Koran Mandalika, Lombok Tengah – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, memperkuat peran kader posyandu dalam upaya mencegah stunting sejak masa kehamilan. Pendampingan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan tenaga kesehatan, ahli gizi, serta tim dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.
Wakil Bupati Lombok Tengah, H. M. Nursiah, mengatakan pendampingan harus dilakukan sejak dini, terutama terhadap pasangan usia subur dan ibu hamil yang masuk kategori berisiko.
Menurutnya, deteksi dini menjadi langkah penting agar penanganan dapat segera dilakukan sesuai kondisi ibu dan janin, termasuk melalui pemeriksaan medis serta pemenuhan kebutuhan gizi.
“Pasangan usia subur ini harus dikawal, didampingi, dan dilayani. Kalau ditemukan ibu yang sedang hamil, harus segera dilakukan langkah penanganan sehingga bisa dipantau sampai masa persalinan,” kata Nursiah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPD Golkar Lombok Tengah itu menjelaskan, pendampingan dilakukan oleh tim yang terdiri atas tiga orang dengan melibatkan unsur kesehatan, kader posyandu, dan tenaga yang memiliki kompetensi di bidang gizi. Tim tersebut bekerja secara terpadu hingga tingkat desa agar kondisi ibu hamil dapat terpantau secara langsung.
Nursiah menegaskan, keterlibatan kader posyandu menjadi penting karena mereka berada paling dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, ibu hamil yang membutuhkan perhatian khusus dapat lebih cepat teridentifikasi dan memperoleh pendampingan.
Selain pemeriksaan kesehatan, pemenuhan gizi juga menjadi bagian penting dalam pencegahan stunting. Terutama bagi ibu hamil yang membutuhkan asupan gizi memadai untuk mendukung pertumbuhan janin.
Mantan Sekda Lombok Tengah itu juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kehamilan berisiko, termasuk pada ibu yang berusia di atas 35 tahun. Kondisi tersebut membutuhkan pemeriksaan dan pemantauan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan agar potensi komplikasi dapat diantisipasi.
Melalui penguatan kader posyandu dan koordinasi lintas tingkatan pemerintahan, Pemkab Lombok Tengah berharap upaya pencegahan stunting dapat dilakukan lebih dini, terarah, dan menjangkau keluarga yang membutuhkan pendampingan.
Pencegahan stunting, lanjutnya, tidak cukup dilakukan setelah anak lahir, tetapi harus dimulai sejak masa kehamilan melalui pemantauan kesehatan, pendampingan keluarga, dan pemenuhan gizi yang memadai.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Lombok Tengah, H. Kusriadi, S.K.M., M.Si., menambahkan bahwa pihaknya terus berkomitmen memperkuat kapasitas serta efektivitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh tingkat desa dan kelurahan.
Menurut Kusriadi, efektivitas pendampingan sangat bergantung pada sinergi dan pembaruan data secara real-time di lapangan.
Oleh karena itu, DP3AP2KB rutin melakukan pembinaan teknis dan evaluasi berkala kepada para kader agar intervensi yang diberika, baik edukasi pengasuhan, pemantauan asupan gizi, hingga koordinasi rujukan medis dapat tepat sasaran bagi keluarga penerima manfaat yang berisiko stunting. (my)
Koran Mandalika, Lombok Tengah – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, memperkuat peran kader posyandu dalam upaya mencegah stunting sejak masa kehamilan. Pendampingan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan tenaga kesehatan, ahli gizi, serta tim dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.
Wakil Bupati Lombok Tengah, H. M. Nursiah, mengatakan pendampingan harus dilakukan sejak dini, terutama terhadap pasangan usia subur dan ibu hamil yang masuk kategori berisiko.
Menurutnya, deteksi dini menjadi langkah penting agar penanganan dapat segera dilakukan sesuai kondisi ibu dan janin, termasuk melalui pemeriksaan medis serta pemenuhan kebutuhan gizi.
“Pasangan usia subur ini harus dikawal, didampingi, dan dilayani. Kalau ditemukan ibu yang sedang hamil, harus segera dilakukan langkah penanganan sehingga bisa dipantau sampai masa persalinan,” kata Nursiah.
Ketua DPD Golkar Lombok Tengah itu menjelaskan, pendampingan dilakukan oleh tim yang terdiri atas tiga orang dengan melibatkan unsur kesehatan, kader posyandu, dan tenaga yang memiliki kompetensi di bidang gizi. Tim tersebut bekerja secara terpadu hingga tingkat desa agar kondisi ibu hamil dapat terpantau secara langsung.
Nursiah menegaskan, keterlibatan kader posyandu menjadi penting karena mereka berada paling dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, ibu hamil yang membutuhkan perhatian khusus dapat lebih cepat teridentifikasi dan memperoleh pendampingan.
Selain pemeriksaan kesehatan, pemenuhan gizi juga menjadi bagian penting dalam pencegahan stunting. Terutama bagi ibu hamil yang membutuhkan asupan gizi memadai untuk mendukung pertumbuhan janin.
Mantan Sekda Lombok Tengah itu juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kehamilan berisiko, termasuk pada ibu yang berusia di atas 35 tahun. Kondisi tersebut membutuhkan pemeriksaan dan pemantauan lebih lanjut oleh tenaga kesehatan agar potensi komplikasi dapat diantisipasi.
Melalui penguatan kader posyandu dan koordinasi lintas tingkatan pemerintahan, Pemkab Lombok Tengah berharap upaya pencegahan stunting dapat dilakukan lebih dini, terarah, dan menjangkau keluarga yang membutuhkan pendampingan.
Pencegahan stunting, lanjutnya, tidak cukup dilakukan setelah anak lahir, tetapi harus dimulai sejak masa kehamilan melalui pemantauan kesehatan, pendampingan keluarga, dan pemenuhan gizi yang memadai.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Lombok Tengah, H. Kusriadi, S.K.M., M.Si., menambahkan bahwa pihaknya terus berkomitmen memperkuat kapasitas serta efektivitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh tingkat desa dan kelurahan.
Menurut Kusriadi, efektivitas pendampingan sangat bergantung pada sinergi dan pembaruan data secara real-time di lapangan.
Oleh karena itu, DP3AP2KB rutin melakukan pembinaan teknis dan evaluasi berkala kepada para kader agar intervensi yang diberika, baik edukasi pengasuhan, pemantauan asupan gizi, hingga koordinasi rujukan medis dapat tepat sasaran bagi keluarga penerima manfaat yang berisiko stunting. (my)
