DP3AP2KB Loteng Minta Pengawasan Ponpes Diperketat - Koran Mandalika

DP3AP2KB Loteng Minta Pengawasan Ponpes Diperketat

Selasa, 27 Oktober 2026 - 15:45

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DP3AP2KB Loteng Minta Pengawasan Ponpes Diperketat

Koran Mandalika, Lombok Tengah – Kasus pelecehan seksual di lingkungan pondok pesantren menjadi perhatian serius dalam upaya perlindungan anak di Kabupaten Lombok Tengah. Pengawasan terhadap lingkungan pendidikan berbasis asrama dinilai perlu diperkuat, disertai edukasi kesehatan reproduksi agar santri mampu mengenali dan melaporkan tindakan yang mengancam keselamatan mereka.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Lombok Tengah, H. Kusriadi, S.K.M., M.Si., mengatakan, pihaknya terus melakukan penjangkauan terhadap korban ketika menerima informasi mengenai kasus kekerasan seksual.
Pendampingan tersebut mencakup dukungan dalam proses hukum maupun pemulihan psikologis korban melalui layanan pemulihan atau healing.

“Begitu ada berita kasus, kami akan terus melakukan penjangkauan. Kami mendampingi korban, baik dalam kasus hukumnya maupun untuk pemulihannya,” ujarnya Selasa 27 Oktober 2026.

Menurut Kusriadi, upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan melalui sosialisasi di sekolah-sekolah. Edukasi dan pengawasan juga perlu diperluas hingga ke lingkungan pondok pesantren dan masyarakat desa.

Ia menilai, pencegahan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pengelola pesantren, tenaga pendidik, pemerintah desa, serta Kementerian Agama (Kemenag).

“Pengawasan semua pihak, termasuk Kemenag, sangat penting. Kita harus terus mengikuti dan mengawasi perkembangan di lingkungan pendidikan,” katanya.

Selain pengawasan, Kusriadi menekankan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi bagi anak-anak di lingkungan pesantren. Edukasi tersebut diperlukan agar santri memahami batasan tubuh, mengenali bentuk-bentuk tindakan yang membahayakan, serta berani menyampaikan ketika mengalami atau mengetahui dugaan pelecehan.

Baca Juga :  Serahkan Rancangan KUA dan PPAS APBD 2026, Pemprov NTB Optimistis Fiskal Daerah Meningkat

Menurutnya, persoalan kesehatan reproduksi masih kerap dianggap tabu untuk dibicarakan. Padahal, pemahaman sejak dini dapat membantu anak mengenali risiko kekerasan seksual dan mengetahui langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi berbahaya.

Karena itu, materi edukasi perlu disampaikan dengan pendekatan yang sesuai usia serta memperhatikan nilai-nilai lokal dan lingkungan pendidikan pesantren.
Kusriadi berharap, penguatan edukasi dan pengawasan dapat berjalan beriringan untuk mencegah kasus kekerasan seksual sekaligus memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang layak.

Upaya tersebut membutuhkan dukungan lintas sektor agar lingkungan pendidikan, termasuk pondok pesantren, benar-benar menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar dan berkembang.
Pertajam lead dengan dampak perlindungan anak. (my)

Berita Terkait

Resmi! UMP NTB 2027 Melonjak 9,245 Persen
Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital
FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya
NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian
Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas
Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu
Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT
Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:54

Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital

Rabu, 18 November 2026 - 12:17

FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya

Rabu, 18 November 2026 - 12:14

NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian

Selasa, 17 November 2026 - 18:05

Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas

Selasa, 17 November 2026 - 15:31

Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu

Senin, 16 November 2026 - 16:52

Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT

Minggu, 15 November 2026 - 12:13

Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif

Sabtu, 14 November 2026 - 23:36

Alarm Merah dari FITRA NTB: Anggaran Desa Berdaya Rp214 Miliar Rawan Masalah Tanpa Transparansi

Berita Terbaru