Koran Mandalika, Lombok Tengah- Kabupaten Lombok Tengah optimalkan lahan non rawa untuk wujudkan swasemba pangan seperti yang dicanangkan pemerintah pusat.
Untuk sukseskan program tersebut, dilakukan penandatanganan kontrak survey investigasi dan desain kegiatan optimasi lahan oplah non rawa tahap II Tahun Anggaran 2025 antara Dinas Pertanian Lombok Tengah dengan PUPR.
Wakil Bupati Lombok Tengah Muhamad Nursiah mengatan program optimasi lahan atau oplah keterkaitannya dengan air.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Program ini sudah dilakukan pada tahap pertama untuk 1000 hektare. Titik 1000 hektare tersebut ditemukan oleh Unram selaku ahlinya.
“Artinya, yang 1000 hektare tinggal dilanjutkan. Tambahannya 1.500, ini berproses. Nah, ini semua akan bertandatangan berkontrak nanti untuk dilakukan program ini. Misalkan dengan tahapan-tahapannya itu,” kata Nursiah, Senin (23/6).
Nursiah menegaskan tahun ini pemerintah pusat menargetkan Lombok Tengah menanam di 2.500 hektare.
“Mulai penanamannya September. Desember sudah produksi di situ,” ujar Nursiah.
Dengan adanya program oplah ini, kata Nursiah, minimal akan jadi dua kali musim tanam. Bisa saja lebih, tergantung perkembangan sumber airnya.
Mantan Sekda Lombok Tengah itu menyebut anggaran program oplah sebesar Rp 7 miliar. Anggarannya dari APBN. Per hektare Rp 4,6 juta. Sementara itu, untuk konsultan Rp 375 juta.
“Itu termasuk biaya tanam, bibit, dan alat-alat lainnya,” sebut Nursiah.
Tahap pertama ini tersebar di Praya Barat, seperti Desa Penujak, Bonder, dan lainnya.
Dalam rangka sukseskan tersebut, pemerintah juga membangun kebersamaan dengan BWS keterkaitan dengan sumber air. (wan)
