Koran Mandalika, Lombok Tengah – Bakal Calon Bupati Lombok Tengah Haji Ahmad Puaddi FT dan wakilnya Legewarman memastikan mendaftar pada Pilkada 2024 dengan diusung empat partai politik.
Pasangan Puad-Lege tersebut maju Pilkada untuk melanjutkan berbagai pembangunan yang sudah dilakukan oleh mantan Bupati sebelumnya, yakni Suhaili FT yang dianggap tidak maksimal dijalankan pada era Pathul-Nursiah.
Legewarman mengaku banyak hal yang perlu dibenahi, seperti tata kelola aset yang hampir setiap tahun menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sumber pendapatan asli daerah (PAD) hingga berbagai persoalan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Banyak hal yang perlu kita benahi di era kepemimpinan Pathul-Nursiah. Terutama terkait program era Suhaili FT yang sangat banyak dirindukan oleh masyarakat karena dianggap memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Lege, Kamis (22/8).
Pihaknya komitmen melanjutkan program Suhaili FT yang terkenal dengan bapak pembangunan. Dia menganggap program- program era Abah Uhel sangat dirindukan masyarakat.
“Seperti “rurung reban” yang belum final. Setiap kali kami turun reses maka pasti yang dikeluhkan masalah “rurung reban” ini,” ujar Anggota DPRD Lombok Tengah itu.
Ketua DPC PBB Lombok Tengah itu juga menyoroti perhatian pemerintah terhadap petani. Dia menjelaskan kelangkaan pupuk setiap tahun tidak pernah ada penyelesaian. Begitu juga dengan nasib petani yang kurang, padahal DBHCHT didapatkan dari jasa petani tembakau yang total hingga Rp 72 miliar, tapi persentse untuk pemberdayaan petani tembakau sangat minim.
“Saat ini banyak program yang sifatnya hanya untuk menghabiskan anggaran tanpa mempertimbangkan lokasi strategis dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Dia mencontohkan, pasar seni yang ada di Praya Timur anggarannya sampai Rp 20 miliar, KIHT dibangun untuk industri tembakau, tapi mengapa harus dibangun di Desa Barabali.
“Siapa yang menanam tembakau di Desa Barabali,” herannya.
Padahal, kata Lege, petani tembakau ada di Kecamatan Praya Timur dan Janapria maka seharusnya KIHT ini dibangun di salah satu Kecamatan ini baru dianggap strategis.
Ke depan, dalam visi misi yang akan mereka rancang juga akan disesuaikan dengan RPJPMD dan RPJPD yang ada.
“Misalnya RPJPMD 2024-2029 seperti apa. Tinggal kita kupas di visi-misi untuk bagaimana mengaktualisasikannya,” jelasnya.
Untuk diketahui, saat ini setidaknya ada empat partai yang final mengusung paket Puad-Lege, seperti PKS, PAN, PBB dan Hanura. Paket Puad-Lege berencana ini mendaftar sekitar 28 atau 29 Agustus. (Din)
