Pemkab Lombok Tengah Perkuat Sinergi DP3AP2KB guna Tekan Angka Pernikahan Dini dan Stunting - Koran Mandalika

Pemkab Lombok Tengah Perkuat Sinergi DP3AP2KB guna Tekan Angka Pernikahan Dini dan Stunting

Kamis, 29 Oktober 2026 - 07:30

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemkab Lombok Tengah Perkuat Sinergi DP3AP2KB guna Tekan Angka Pernikahan Dini dan Stunting

Koran Mandalika, Lombok Tengah — Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berkomitmen meningkatkan kualitas penanganan isu perempuan dan anak. Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., menegaskan pentingnya peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebagai garda terdepan dalam merespons berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

​Wabup Nursiah menyampaikan bahwa fokus utama Pemkab saat ini mencakup pencegahan pernikahan usia anak, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta percepatan penurunan angka stunting secara berkelanjutan.

​”DP3AP2KB memiliki peran strategis yang menyentuh langsung fondasi keluarga di Lombok Tengah. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi antara dinas, aparat penegak hukum, tokoh agama, hingga pemerintah desa harus diperkuat agar upaya pencegahan dan pendampingan korban berjalan optimal,” tegas Nursiah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Menanggapi maraknya kasus sosial yang mengancam tumbuh kembang anak, Nursiah meminta DP3AP2KB untuk tidak hanya fokus pada respons pasca-kejadian, tetapi juga memperkuat langkah-langkah preventif berbasis komunitas.

​Ia juga menginstruksikan agar proses pendampingan hukum dan psikologis bagi korban kekerasan dilakukan secara tuntas dan inklusif hingga tingkat desa.

​”Anak-anak adalah masa depan Lombok Tengah. Kita harus memastikan hak-hak mereka terlindungi. Pendampingan bagi korban harus benar-benar menyentuh aspek trauma dan keberlanjutan pendidikan mereka,” tambahnya.

Baca Juga :  Pesan Penting Dinsos NTB pada Peringatan HUT Ke-21 Tagana

​Evaluasi Alokasi Anggaran dan Kinerja
​Selain penguatan program lapangan, Wabup Nursiah memastikan Pemkab Lombok Tengah terus mengevaluasi ketersediaan alokasi anggaran dan efektivitas program kerja di DP3AP2KB.

Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan program penanganan stunting dan perlindungan anak tepat sasaran serta memiliki daya jangkau yang luas.

​Pemerintah Daerah berharap kolaborasi lintas sektor yang makin solid mampu menciptakan lingkungan yang aman, ramah anak, serta bebas dari praktik pernikahan dini di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah. (my)

Koran Mandalika, Lombok Tengah — Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berkomitmen meningkatkan kualitas penanganan isu perempuan dan anak. Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si., menegaskan pentingnya peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebagai garda terdepan dalam merespons berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

​Wabup Nursiah menyampaikan bahwa fokus utama Pemkab saat ini mencakup pencegahan pernikahan usia anak, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta percepatan penurunan angka stunting secara berkelanjutan.

​”DP3AP2KB memiliki peran strategis yang menyentuh langsung fondasi keluarga di Lombok Tengah. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi antara dinas, aparat penegak hukum, tokoh agama, hingga pemerintah desa harus diperkuat agar upaya pencegahan dan pendampingan korban berjalan optimal,” tegas Nursiah.

Baca Juga :  Lazah NW Hadir untuk Majukan Ekonomi Masyarakat

​Menanggapi maraknya kasus sosial yang mengancam tumbuh kembang anak, Nursiah meminta DP3AP2KB untuk tidak hanya fokus pada respons pasca-kejadian, tetapi juga memperkuat langkah-langkah preventif berbasis komunitas.

​Ia juga menginstruksikan agar proses pendampingan hukum dan psikologis bagi korban kekerasan dilakukan secara tuntas dan inklusif hingga tingkat desa.

​”Anak-anak adalah masa depan Lombok Tengah. Kita harus memastikan hak-hak mereka terlindungi. Pendampingan bagi korban harus benar-benar menyentuh aspek trauma dan keberlanjutan pendidikan mereka,” tambahnya.

​Evaluasi Alokasi Anggaran dan Kinerja
​Selain penguatan program lapangan, Wabup Nursiah memastikan Pemkab Lombok Tengah terus mengevaluasi ketersediaan alokasi anggaran dan efektivitas program kerja di DP3AP2KB.

Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan program penanganan stunting dan perlindungan anak tepat sasaran serta memiliki daya jangkau yang luas.

​Pemerintah Daerah berharap kolaborasi lintas sektor yang makin solid mampu menciptakan lingkungan yang aman, ramah anak, serta bebas dari praktik pernikahan dini di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah. (my)

Berita Terkait

Resmi! UMP NTB 2027 Melonjak 9,245 Persen
Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital
FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya
NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian
Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas
Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu
Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT
Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:54

Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital

Rabu, 18 November 2026 - 12:17

FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya

Rabu, 18 November 2026 - 12:14

NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian

Selasa, 17 November 2026 - 18:05

Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas

Selasa, 17 November 2026 - 15:31

Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu

Senin, 16 November 2026 - 16:52

Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT

Minggu, 15 November 2026 - 12:13

Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif

Sabtu, 14 November 2026 - 23:36

Alarm Merah dari FITRA NTB: Anggaran Desa Berdaya Rp214 Miliar Rawan Masalah Tanpa Transparansi

Berita Terbaru