Koran Mandalika, Mataram – Sekolah rakyat merupakan program pendidikan gratis yang diselenggarakan Pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dengan tujuan memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
Program yang melibatkan Kementerian Sosial RI ini tidak hanya memberikan akses pendidikan formal, tetapi juga berbagai pelatihan keterampilan hidup dan pembentukan karakter. Namun, seberapa pentingkah Sekolah Rakyat di NTB ?
Kepala Dinas Sosial NTB, Nunung Triningsih mengatakan sekolah rakyat ini sejalan dengan program prioritas Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, untuk menekan angka kemiskinan di NTB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Fokus utama gubernur dan wakil gubernur bagaimana NTB keluar dari kemiskinan. targetnya di 2029 mencapai angka nol. Banyak masyarakat miskin kita anaknya mengalami hambatan di pendidikan. Sekolah rakyat ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan, memuliakan keluarga miskin, dan mempersiapkan generasi emas,” kata Nunung, Kamis (24/7).
Sekolah rakyat menargetkan anak-anak dengan tingkatan kesejahteraan terendah sesuai dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Yang diprioritaskan anak yang berada di desil satu dan desil dua. Namun tidak menutup kemungkinan yang diluar desil satu dan desil dua, tapi yang diprioritaskan desil satu dan desil dua,” jelas Nunung.
Selain itu, Sekolah Rakyat tidak memungut biaya apapun alias gratis. Nunung menuturkan tidak ada kecurangan dalam perekrutan calon siswa (casis).
“Semua gratis, Jadi tidak ada lagi biaya-biaya lainnya. Saat perekrutan kita didampingi oleh BPS dan BPKP. Jadi masing-masing siswa itu dilihat masing-masing kondisinya. Jadi jangan ada kekhawatiran, bisa saja orang-orang bisa masuk ke desil satu atau desil dua,” tuturnya.
Nunung menambahkan, Sekolah Rakyat ini juga tidak akan mempengaruhi jumlah calon siswa di sekolah-sekolah lainnya. Bahkan Sekolah Rakyat ini bisa dijadikan bahan evaluasi bagi sekolah-sekolah lain untuk lebih meningkatkan lagi kualitas sekolahnya.
“Sekolah rakyat cuma satu per kabupaten. Jadi jangan ada ke khawatiran sekolah-sekolah lain akan sepi,” tutur Nunung. (dik)
