Koran Mandalika, Bima – Harapan baru bagi pemerataan pendidikan di Pulau Sumbawa mulai terwujud. Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa yang direncanakan berlokasi di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
Program pendidikan berasrama yang digagas pemerintah pusat tersebut diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia di wilayah timur NTB.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam mendukung penuh pembangunan Sekolah Rakyat melalui penyediaan lahan yang dihibahkan khusus untuk program tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tanah ini dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bima. Saat ini masih dilakukan kajian teknis untuk menentukan lokasi yang paling tepat,” ujar Iqbal usai mendampingi Menteri Pekerjaan Umum meninjau lokasi pembangunan, Jumat (30/5).
Menurut Iqbal, terdapat dua alternatif lahan yang sedang dikaji dengan luas masing-masing sekitar 13 hektare dan 18 hektare. Kedua lokasi dinilai cukup representatif untuk mendukung pengembangan kawasan pendidikan terpadu yang dirancang dalam konsep Sekolah Rakyat.
Ia menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar menghadirkan bangunan pendidikan baru, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi muda NTB.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang meninjau langsung lokasi pembangunan menyampaikan bahwa kawasan yang disiapkan memiliki potensi besar karena didukung ketersediaan lahan yang luas.
“Lahannya cukup luas dan sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Saat ini kami sedang melihat lokasi yang paling siap untuk mendukung pembangunan,” katanya.
Meski demikian, pemerintah masih harus menyelesaikan sejumlah tantangan teknis sebelum pembangunan dapat dimulai.
Beberapa persoalan yang ditemukan antara lain akses jalan menuju lokasi yang masih terbatas, penataan alur sungai, penyesuaian jaringan listrik, hingga penataan sejumlah fasilitas di sekitar kawasan pembangunan.
“Akses menuju lokasi masih menjadi tantangan. Karena itu seluruh aspek teknis harus dipastikan terlebih dahulu agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” jelas Dody.
Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB saat ini terus melakukan koordinasi dan kajian kelayakan untuk memastikan lokasi yang dipilih benar-benar siap mendukung operasional Sekolah Rakyat dalam jangka panjang.
Hingga saat ini, Desa Pandai tetap menjadi lokasi prioritas dan paling berpeluang menjadi pusat pembangunan Sekolah Rakyat pertama di Pulau Sumbawa.
Kehadiran Sekolah Rakyat tersebut diharapkan menjadi tonggak penting pemerataan pendidikan di NTB, sekaligus membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak daerah untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan mampu menjadi jalan menuju masa depan yang lebih baik. (*)
