Jaga Kedaulatan Industri Nasional, Tata Niaga Impor Baja Harus Diperkuat

Pengamat Industri Baja dan Pertambangan dari SMInsights, Widodo Setiadharmaji, menilai situasi global menuntut perhatian serius.

“Jika kebijakan pemerintah tidak dijalankan dengan konsisten, Indonesia berisiko menjadi tujuan limpahan ekspor baja dari negara lain, terutama Tiongkok. Situasi global menunjukkan bahwa hampir seluruh produsen baja besar kini memperkuat perlindungan domestiknya,” ujarnya di Jakarta.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan ekspor baja Indonesia naik 22,18 persen dalam lima tahun terakhir, dari USD 12,05 miliar pada 2020 menjadi USD 29,23 miliar pada 2024. Namun, kenaikan ini masih didominasi produk stainless steel berbasis nikel, sementara sektor baja karbon justru mengalami defisit perdagangan USD 2,56 miliar.

“Pertumbuhan ekspor memang patut diapresiasi, tetapi kemandirian industri belum tercapai. Ketika ekspor stainless steel melonjak, baja karbon dalam negeri justru kehilangan pangsa pasar karena banjir produk impor murah,” tegas Widodo.

Gelombang Proteksi Global dan Ancaman Baja Murah

Tren proteksionisme global semakin kuat. Amerika Serikat memberlakukan 182 tindakan anti-dumping dan 61 tindakan countervailing duty (CVD) terhadap baja, serta tarif Section 232 sebesar 50 persen sejak Juni 2025. Kebijakan Buy American Act dan Build America, Buy America Act (BABA) juga mewajibkan proyek infrastruktur publik menggunakan baja dalam negeri.

“AS menegaskan bahwa baja bukan hanya komoditas dagang, tapi bagian dari strategi keamanan ekonomi nasional. Kebijakan ini bukti bahwa perlindungan adalah bagian dari kedaulatan ekonomi,” jelas Widodo.

Uni Eropa memperketat kebijakan impor melalui Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dan kuota impor disertai bea tambahan 50 persen. Kebijakan serupa juga diterapkan Kanada, India, Korea Selatan, Meksiko, dan Thailand yang menambah instrumen anti-dumping baru sepanjang 2025.

Akibatnya, pasar negara berkembang seperti Indonesia berisiko menjadi sasaran limpahan baja murah. Menurut GMK Center, 62 negara telah memberlakukan 207 tindakan pembatasan terhadap baja asal Tiongkok. Ekspor baja Tiongkok melonjak dua kali lipat dalam lima tahun terakhir menjadi 118 juta ton pada 2024.

“Kondisi ini menciptakan risiko strategis. Saat negara lain menutup pasar mereka, produk baja murah akan mencari tempat baru—dan Indonesia menjadi target utama karena perlindungan kita masih lemah,” ujar Widodo.

Indonesia baru memiliki lima instrumen anti-dumping aktif terhadap produk baja Tiongkok, jauh di bawah AS (26), Kanada (20), atau Thailand (12). Dampaknya, utilisasi pabrik baja karbon turun, investasi tertahan, dan lapangan kerja berkurang.

“Disparitas dukungan antarnegara menciptakan arena persaingan yang tidak setara. Industri baja Indonesia beroperasi dengan biaya energi dan pembiayaan komersial, sementara pesaing menikmati subsidi besar,” tambah Widodo.

Perlindungan Terpadu dan Strategi Krakatau Steel

Pemerintah perlu segera memperkuat tata niaga impor dan membangun kerangka keamanan ekonomi nasional. Widodo menekankan lima langkah penting: memperluas instrumen trade remedies, menjaga harga energi industri tetap kompetitif, memperkuat penerapan SNI dan TKDN, memberikan insentif fiskal serta kredit murah, dan menempatkan baja sebagai sektor strategis seperti yang dilakukan AS dan Uni Eropa.

“Keberhasilan hilirisasi harus dilanjutkan dengan keberanian melindungi industri sendiri. Hilirisasi tanpa pertahanan hanya akan melahirkan paradoks—ekspor tinggi tapi kedaulatan industri hilang,” tutup Widodo.

Akbar Djohan, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk / Krakatau Steel Group sangat antusias menyambut dukungan terhadap langkah pemerintah memperkuat daya saing industri baja nasional termasuk menjadi mitra utama penyedia baja nasional.

“Perusahaan siap mendukung pembangunan dalam negeri khususnya dalam pemenuhan kebutuhan baja nasional, mulai dari proyek infrastruktur strategis hingga kebutuhan industri pertahanan nasional,” ujar Akbar Djohan yang juga menjabat sebagai Chairman ALFI/ILFA (Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia) serta Chairman IISIA (Indonesia Iron & Steel Industry Association).

Krakatau Steel Group juga mendukung ekosistem pertahanan nasional melalui pasokan baja bagi PT PAL Indonesia dan PT Pindad (Persero).

Dukungan Komisi VI DPR RI

Mengenai penguatan tata niaga industry baja nasional ini juga mendapat respon positif dari DPR RI. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi VI DPR RI, Adi Satria Sulisto, menegaskan Komisi VI DPR RI mendukung pengendalian impor baja agar hanya dilakukan apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri. Langkah ini penting untuk memastikan impor tidak berdampak negatif terhadap keberlangsungan industri baja nasional.

Selain itu, Adi Satria Sulisto juga menekankan perlunya percepatan penerapan instrumen perlindungan pasar baja domestik, seperti bea masuk antidumping (BMAD), bea masuk imbalan (countervailing duty), dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP).

“Kami mendorong agar proses persetujuan pengajuan kebijakan tersebut di Kementerian Perdagangan dapat diselesaikan dalam waktu 4 hingga 6 bulan, jauh lebih cepat dari kondisi saat ini yang memakan waktu hingga dua tahun,” tambahnya.

Lebih lanjut, Komisi VI DPR RI juga memberikan dukungan terhadap program hilirisasi produk baja nasional dengan mendorong sinergi antara industri baja dan sektor-sektor strategis seperti perkapalan, alat utama sistem senjata (alutsista), transportasi, infrastruktur energi, ketahanan pangan, serta program nasional seperti pembangunan tiga juta rumah dan penyediaan makanan bergizi gratis.

“Melalui langkah-langkah tersebut, Komisi VI DPR RI berkomitmen memperkuat daya saing industri baja nasional agar mampu menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia,” pungkasnya.