Koran Mandalika, Lombok Tengah – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Lombok Tengah tidak mendapat jatah pimipinan alat kelengkapan dewan (AKD). Keputusan tersebut diumumkan saat sidang paripurna yang berlangsung pada Senin (14/10).
Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah dari PKS Haji Uhibbussa’adi menegaskan fraksi PKS menerima hasil tersebut dengan sikap terbuka dan bijak kendati perubahan ini muncul menjelang pemilihan AKD.
“Bahwa keputusan itu merupakan bagian dari dinamika politik di internal DPRD dan merupakan hasil dari proses demokrasi,” kata Haji Uhib, Selasa (15/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menghormati keputusan tersebut, meskipun PKS tidak masuk di Pimpinan AKD,” ujar Haji Uhib menambahkan.
Sekretaris DPW PKS NTB itu menekankan kehadiran dan kontribusi PKS dalam setiap komisi dan AKD akan tetap maksimal meski tanpa jabatan struktural.
“Bagi PKS, Pelayanan kepada rakyat dan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif adalah tugas yang akan terus dijalankan oleh teman-teman Fraksi PKS,” tegas Haji Uhib.
DPRD Dapil Batukliang-Batukliang Utara itu kembali menegaskan Fraksi PKS tentu akan tetap bekerja profesional dan kritis dalam mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat serta memastikan pembangunan berjalan dengan baik.
Ketua Dewan Etik DPD PKS yang juga Anggota DPRD Lombok Tengah tiga periode Haji Ahmad Supli menanggapi santai keputusan tersebut.
“Supli enjoe aza,” kata Haji Supli melalui pesan singkat via WhatsApp.
Sementara itu, salah seorang sumber yang enggan disebut namanya mengungkapkan PKS kabarnya menghadapi tekanan politik yang mengganggu langkahnya dalam memperoleh posisi pimpinan di AKD.
Meskipun PKS memiliki kekuatan signifikan di parlemen, upaya mereka untuk mendudukkan kadernya di kursi pimpinan AKD gagal terwujud .
“Tubagus Danarki Amanda sebenarnya telah diusulkan untuk menduduki salah satu kursi pimpinan. Namun, perbedaan pilihan politik di Pilkada Lombok Tengah menjadi salah satu faktor penghalang,” jelasnya.
Dia menerangkan isu yang beredar menyebutkan bahwa keputusan PKS untuk mendukung pasangan Puad-Lege pada Pilkada 2024 menyebabkan adanya dinamika yang membuat PKS tersingkir dari posisi pimpinan AKD.
“Seharusnya Tubagus yang berpeluang besar. Namun, dukungan politik yang berbeda menjadi faktor mengapa PKS tidak mendapatkan posisi yang diharapkan,” ungkapnya.
Menurut dia, dengan tidak adanya posisi pimpinan di AKD, PKS kini menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan pengaruhnya di DPRD meskipun mereka tetap memiliki kader-kader potensial di komisi lainnya. (wan)
