Angka Kemiskinan Lombok Tengah Turun Jadi 10,34 Persen, Kualitas Kesejahteraan Membaik - Koran Mandalika

Angka Kemiskinan Lombok Tengah Turun Jadi 10,34 Persen, Kualitas Kesejahteraan Membaik

Senin, 26 Oktober 2026 - 13:34

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Angka Kemiskinan Lombok Tengah Turun Jadi 10,34 Persen, Kualitas Kesejahteraan Membaik

Koran Mandalika, Lombok Tengah – Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah pada 2026 mengalami penurunan menjadi 10,34 persen atau sekitar 106,82 ribu orang. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 10,68 persen.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), capaian tersebut menempatkan Lombok Tengah pada posisi ketiga dengan persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), setelah Kota Mataram dan Kota Bima.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Lombok Tengah, Taufikurrahman Pua Note, menyampaikan bahwa perkembangan angka kemiskinan tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam melihat hasil pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Penurunan persentase penduduk miskin di Lombok Tengah dari 10,68 persen pada 2025 menjadi 10,34 persen pada 2026 merupakan perkembangan positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Capaian ini menjadi salah satu indikator bahwa upaya pengentasan kemiskinan perlu terus diperkuat melalui program pembangunan yang terarah dan berkelanjutan,” kata Taufikurrahman

Baca Juga :  Pemkab Loteng Adakan Cek TBC Gratis, Kadinkes: Cek Kesehatan Sebelum Sakit

Selain penurunan persentase penduduk miskin, perbaikan juga terlihat pada indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,15 pada Maret 2025 menjadi 1,05 pada Maret 2026. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,31 menjadi 0,18 pada periode yang sama.

Penurunan kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin menyempit.

“Kita tidak hanya melihat kemiskinan dari sisi jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga dari kedalaman dan keparahannya. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan dari 1,15 menjadi 1,05 serta Indeks Keparahan Kemiskinan dari 0,31 menjadi 0,18 menunjukkan adanya perbaikan pada kedua indikator tersebut,” terang Taufikurrahman

Meski demikian, tantangan pengentasan kemiskinan masih perlu menjadi perhatian bersama. Garis Kemiskinan Lombok Tengah pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp618.843 per kapita per bulan, meningkat 8,78 persen dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp568.910. Komoditas makanan masih memberikan kontribusi dominan, yakni sekitar 75,85 persen terhadap garis kemiskinan.

Baca Juga :  ‎Komitmen Daerah Diganjar Apresiasi, Pemkab Loteng Raih UHC Madya 2026 dari BPJS Kesehatan

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya menjaga daya beli masyarakat, memperkuat perlindungan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu memberikan manfaat secara lebih merata.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus mendorong penguatan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Upaya tersebut mencakup optimalisasi program perlindungan sosial, pengembangan ekonomi inklusif, serta pemenuhan layanan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Ke depan, capaian penurunan angka kemiskinan diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang lebih terarah, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah secara berkelanjutan.

“Tantangan ke depan adalah memastikan agar penurunan angka kemiskinan dapat terus berlanjut dan dirasakan secara merata oleh masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor, optimalisasi program perlindungan sosial, penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta pemenuhan infrastruktur dasar agar kebijakan yang dilaksanakan benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (*)

Berita Terkait

Dugaan Ijazah Palsu Kades Terpilih Bunut Baok: Marianah Hormati Proses Hukum dan Tegaskan Keaslian Paket C
Isvie Rupaeda Tantang IKA Unram Lombok Tengah Bikin Gebrakan Nyata Buat Masyarakat
Soal Banjir Sweta, Wali Kota Mataram Soroti Besarnya Sampah Sungai dan Batas Kewenangan Kota
Terpilih Aklamasi di Musda, Sitti Ari Bidik Kontribusi Nyata IKA Unram untuk Lombok Tengah
Viral Wanita Luka di Praya Disebut Korban Gangster, Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya!
Bantuan Baru Cair 20%, FITRA NTB Soroti Lonjakan Anggaran Pendamping Desa Berdaya Rp14 Miliar
Menpar Kukuhkan 316 Wisudawan Poltekpar Lombok, 84 Persen Lulusan Terserap Dunia Kerja
Samsuri dan Doni, Kisah Dua Marshal Andalan Mandalika yang Menjemput Asa hingga Panggung Dunia

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 00:02

Purana Menghadirkan “Regal Bloom” ke dalam Pilihan Busana November

Jumat, 20 November 2026 - 00:02

BRI Perkuat Dukungan Sektor Pertanian Gunungkidul melalui Fasilitasi Pembukaan Rekening Kelompok Tani

Kamis, 19 November 2026 - 21:02

Kunjungi Pesona Kahuripan 17, BP Tapera Pastikan Kualitas Hunian bagi Masyarakat

Kamis, 19 November 2026 - 21:02

BP Tapera Bersama Menteri PKP Pastikan Rumah Subsidi Layak Huni dan Berkualitas

Kamis, 19 November 2026 - 20:02

Menghadapi Tantangan Ekonomi 2027, VRITIMES Tawarkan Solusi Komunikasi Strategis di Jogja Business & Economic Outlook

Kamis, 19 November 2026 - 18:02

Meracik Cita Rasa Kumamoto di Bali, Tonton Ramen Kini Hadir di Renon Avenue

Kamis, 19 November 2026 - 17:02

Dion Roberth Amalo dan Amalo Chips, 21 Tahun Keripik Pisang Rumahan dari Kupang

Kamis, 19 November 2026 - 17:02

OJK Soroti Risiko AI hingga Stablecoin, Kolaborasi Industri dan Regulator Kian Penting

Berita Terbaru