Koran Mandalika, Mataram – Belum genap sepekan sejak dibentuk Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tim Reaksi Cepat (TRC) Infrastruktur NTB langsung menunjukkan aksi nyata. Tim yang dibentuk untuk mempercepat penanganan kerusakan infrastruktur tersebut mulai menangani ruas jalan Provinsi yang menghubungkan Desa Kuripan dan Desa Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai respons atas keluhan masyarakat.
TRC Infrastruktur NTB resmi dibentuk Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, pada 21 Juli 2026 sebagai langkah mempercepat respons pemerintah terhadap berbagai persoalan infrastruktur, khususnya kerusakan jalan yang mengganggu aktivitas masyarakat. Hanya beberapa hari setelah dibentuk, tim langsung turun ke lapangan melakukan penanganan.
Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok Dinas PUPRPKP Provinsi NTB, Kusnadi, mengatakan pekerjaan dimulai pada 24 Juli 2026 dengan menutup lubang-lubang jalan, kemudian dilanjutkan pelapisan ulang (overlay) pada titik-titik yang mengalami kerusakan permukaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Hari ini kami melakukan overlay pada ruas jalan yang permukaannya sudah kasar. Penanganan dilakukan pada titik-titik yang mengalami kerusakan karena pekerjaan ini merupakan pemeliharaan rutin, bukan peningkatan jalan secara menyeluruh,” ujar Kusnadi saat meninjau pekerjaan, Senin (27/7).
Ruas jalan yang ditangani memiliki panjang sekitar 5,6 kilometer, dengan pekerjaan pelapisan aspal efektif sepanjang kurang lebih 5 kilometer. Selain perbaikan badan jalan, petugas juga melakukan pemeliharaan bahu jalan dan saluran drainase di sepanjang ruas tersebut untuk menjaga fungsi jalan tetap optimal.
“Untuk pekerjaan aspal efektif sekitar lima kilometer. Sementara pemeliharaan bahu jalan dan saluran drainase dilakukan sepanjang ruas jalan 5,6 kilometer,” jelasnya.
Menurut Kusnadi, sebelum dilakukan penanganan, kondisi ruas Kuripan–Kediri dipenuhi lubang dan permukaan jalan yang rusak sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Karena itu, langkah pertama yang dilakukan adalah menutup seluruh lubang sebelum dilanjutkan dengan pelapisan ulang pada bagian jalan yang mengalami kerusakan.
Pekerjaan tersebut menggunakan anggaran pemeliharaan rutin sebesar Rp700 juta. Dengan anggaran yang tersedia, penanganan diprioritaskan pada titik-titik yang paling membutuhkan agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
“Anggaran yang tersedia sebesar Rp700 juta. Karena ini pemeliharaan rutin, penanganan difokuskan pada titik-titik kerusakan yang menjadi prioritas,” katanya.
Ia menegaskan, pembentukan TRC Infrastruktur merupakan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat dan responsif. Setiap laporan masyarakat terkait kerusakan jalan akan ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dalam waktu maksimal 24 jam guna menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
“Setiap laporan masyarakat akan kami respons paling lambat 24 jam. Tim akan melakukan verifikasi di lapangan dan apabila kerusakannya bersifat ringan, penanganan dapat segera dilakukan,” tegas Kusnadi.
Ia juga memastikan seluruh material yang digunakan telah melalui pengujian laboratorium sehingga memenuhi standar kualitas pekerjaan. Meskipun berupa pemeliharaan rutin, penanganan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan, keselamatan, serta memperpanjang umur layanan jalan.
Respons cepat pemerintah tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat. Isroq, warga Dusun Tua Pelet, Desa Kuripan, mengaku bersyukur karena jalan yang selama ini menjadi keluhan warga akhirnya mendapat perhatian.
“Alhamdulillah masyarakat sangat senang. Jalan ini sudah lama rusak dan cukup membahayakan pengguna jalan. Mudah-mudahan dengan perbaikan ini risiko kecelakaan bisa berkurang,” ujarnya.
Menurut Isroq, ruas Kuripan–Kediri merupakan jalur alternatif yang setiap hari dimanfaatkan masyarakat untuk bekerja, berdagang, maupun mengakses berbagai layanan. Perbaikan jalan tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Keberadaan TRC Infrastruktur NTB diharapkan menjadi wajah baru pelayanan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang lebih cepat, lebih tanggap, dan lebih dekat dengan masyarakat. Gerak cepat tim ini menjadi wujud komitmen bahwa setiap keluhan masyarakat tidak hanya didengar, tetapi segera ditindaklanjuti melalui aksi nyata di lapangan. (*)
