Koran Mandalika, Lombok Tengah – Anggota Komisi IV DPRD Lombok Tengah Lege Warman menantang mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lombok Tengah membuktikan dugaan program fiktif dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lombok Tengah.
“Ketika ada penyelewengan anggaran, perlu juga adik-adik buktikan. Bisa disampaikan kepada kami yang fiktif itu pada program mana,” kata Lege saat menerima massa aksi demonstrasi di Gedung DPRD Lombok Tengah, Selasa (16/7).
Menurut Lege, apabila dugaan itu disampaikan secara umum maka pihaknya pun tidak tahu harus melakukan audit independen dari mana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau disampaikan secara umum seperti ini, mohon maaf. Sampaikan program mana yang dianggap fiktif itu. Biar jelas arah kerja kami seperti apa,” ujar Lege.
“Kami siap lakukan audit independen apabila data-datanya jelas. Tunjukkan mana jenis program yang dianggap fiktif itu,” tambah Lege.
Politikus PBB itu menjelaskan di DPRD setiap kali pergantian tahun wajib melakukan pembahasan LKPJ dan LPJ. Di mana, LKPJ diperiksa dan dievaluasi terkait dengan capaian-capaian yang telah dikerjakan setiap tahun.
“Misalnya 2022 diperiksa tahun 2023. Begitu juga selanjutnya. Program kegiatan tahun sebelumnya kami bahas tahun berikutnya. Beberapa bulan kemarin, kami juga sudah menyelesaikan LKPJ dan LPJ semua program yang dilaksanakan di Lombok Tengah,” papar Lege.
Lege mengakui bahwa sebagian besar program yang dijalankan Dispora Lombok Tengah berasal dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
“Kalau memang adik-adik mahasiswa pengin mengetahui kejelasan terkait SPJ dan RAB, silakan koordinasi dengan inspektorat,” pinta Lege.
Lege menegaskan apabila mahasiswa mengatongi data terkait dugaan penyelenggaraan program yang dianggap fiktif maka pihaknya bisa mengajukan hak angket dan interpretasi ke pemerintah daerah.
“Wajib hukumnya untuk kami segera menindaklanjuti itu,” tegas Lege.
Kepala Dispora Lombok Tengah Mahlan mempersilakan mahasiswa membuktikan program yang diduga fiktif tersebut. Dia juga mengungkapkan link terhadap program yang dilakukan bisa diakses di dinas kominfo.
“Di sana semua ada link-nya. Kami juga sudah diperiksa inspektorat dan BPK dan tidak ada masalah. Saya bingung sekali dengan adik-adik, program mana itu, bisa buktikan langsung,” kata Mahlan.
Dia menjelaskan dinas hanya memprogramkan pekan olahraga usia dini saja. Selebihnya, program pokir dewan.
“Kalau memang ada indikasi program fiktif, silakan lapor polisi. Saya tidak perlu korupsi. Untuk apa, saya sudah tua,” tegas Mahlan.
Salah satu orator aksi, yakni Lalu Khairul Fatoni mengungkapkan beberapa tuntutan PMII.
Mereka mempertanyakan soal program penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan singgle even tingkat Kabupaten/kota tahun anggaran 2022.
Selanjutnya, program penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan singgle event tingkat Kabupaten/kota tahun anggaran 2023.
Kemudian, program koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota di 12 Kecamatan dan semua kelurahan/desa tahun anggaran 2023.
Pihaknya meminta DPRD untuk segera melakukan audit independen terhadap seluruh program yang telah dilaksanakan oleh dispora guna memastikan kebenaran laporan-laporan yang telah beredar.
Permintaan selanjutnya agar dispora memberikan rincian biaya program, bukti-bukti, dan hasil evaluasi program sehingga ada penjelasan resmi dan terbuka mengenai program-program yang diduga fiktif tersebut serta bertanggung jawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan akibat ketidakberesan ini.
Terakhir, mereka minta inspektorat melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh terhadap dugaan program fiktif ini serta mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. (wan)
