Koran Mandalika, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), melakukan percepatan pembenahan tata kelola keterbukaan informasi publik daerah.
Upaya ini dimatangkan melalui Rapat Internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat Kepala Dinas Kominfotik NTB, Selasa 7 April 2026.
Rapat strategis ini membedah hasil evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2025, sekaligus merumuskan rencana aksi konkret untuk menghadapi penilaian Komisi Informasi Pusat yang akan dimulai pada bulan Mei mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Akhsanul Halik, mengatakan seluruh pihak dituntut untuk bergerak lebih cepat dan terarah.
“Terkait pemenuhan indikator, kita dituntut bergerak lebih cepat dan terarah. Strategi penguatan yang kita lakukan meliputi percepatan pemenuhan data, melengkapi dokumen yang kurang, serta meningkatkan intensitas pengawasan dan pendampingan langsung kepada seluruh Perangkat Daerah selaku PPID Pelaksana,” kata Aka, sapaan akrabnya.
Selain itu, langkah awal yang perlu disamakan persepsinya adalah pemanfaatan secara optimal website PPID baru, yang merupakan hasil transisi oleh Bidang Pengelolaan Teknologi dan Informasi (PTIK) Dinas Kominfotik NTB.
Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfotik NTB, Safrudin, memaparkan bahwa tahun 2025 merupakan periode berat bagi NTB.
Nilai KIP mengalami penurunan signifikan menjadi 81,65, yang menempatkan NTB di peringkat 22 nasional dengan status “Menuju Informatif”. Padahal, NTB memiliki rekam jejak gemilang di posisi pertama nasional.
“Evaluasi menunjukkan, titik lemah terbesar kita ada pada kategori ‘Mengumumkan Informasi’. Kategori ini adalah ruh dari PPID, di mana asas keterbukaan itu harus proaktif. Informasi publik ibarat barang dagangan yang harus dipajang di etalase depan, sehingga masyarakat bisa langsung melihat dan mengambilnya tanpa harus bertanya dulu kepada penjualnya,” terangnya. (*)
