Koran Mandalika, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), membetuk satuan tugas (Satgas) untuk mengantisipasi penumpukan angkutan ternak menjelang Idul Adha.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Ervan Anwar, mengatakan pembentukan satgas ini sebagai salah satu langkah untuk mengurai potensi permasalahan di lapangan.
“Satgas ini dibentuk untuk memastikan pengaturan berjalan optimal di lapangan. Kami sudah berkoordinasi dengan asosiasi peternak dan instansi terkait agar proses distribusi ternak dapat berjalan lancar dan terukur,” kata Ervan, Rabu (8/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, lanjut Ervan, Dishub NTB juga melakukan perluasan buffer zone atau area penyangga parkir di sekitar pelabuhan.
Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pengangkut ternak yang biasanya meningkat signifikan menjelang Idul Adha.
“Buffer zone kita siapkan lebih luas agar kendaraan tidak menumpuk di dalam pelabuhan. Ini bagian dari mitigasi kemacetan yang kerap terjadi setiap tahun,” lanjut Ervan.
Dari sisi hulu, pengaturan jadwal keberangkatan ternak juga diperkuat dengan melibatkan Dinas Peternakan.
Distribusi ternak dari wilayah sentra seperti Bima dan Sumbawa akan diatur secara bertahap menyesuaikan kondisi di pelabuhan.
“Kalau dari hulunya sudah diatur, insyaAllah tidak ada kemacetan. Jadi pengendalian ini tidak hanya di pelabuhan, tapi juga sejak dari daerah asal ternak,” jelas Ervan.
Untuk mendukung kelancaran arus logistik, Dishub NTB juga mengoptimalkan fasilitas pelabuhan dengan menambah jumlah dermaga operasional.
Dari sebelumnya dua dermaga, kini ditingkatkan menjadi tiga dermaga guna mengakomodasi tingginya intensitas pergerakan orang dan barang.
“Untuk penambahan dermaga masih proses usulan ke ASDP sebagai pengelola pelabuhan kayangan poto tano, dari 2 yang ada sekarang manjadi 3 pelabuhan,” ucap Ervan.
Tak hanya itu, alternatif pengangkutan melalui program tol laut juga dimaksimalkan. Kapal tol laut dengan kapasitas hingga 500 ekor ternak per perjalanan disiapkan sebagai opsi distribusi tambahan ke Pulau Jawa.
“Kami juga mendorong deviasi angkutan ternak melalui jalur tol laut. Deviasi rute yang semula dari Bima ke Tanjung Priok (Jkt) diubah menjadi Bima Tanjung Perak (Sby) sehingga ada percepatan perpindahan ternak dr NTB ke Pulau Jawa karena waktu tempuh sekali angkut menjadi lebih singkat,” ungkapnya.
Dishub NTB juga telah berkoordinasi dengan pemilik kapal dan pemerintah pusat terkait kesiapan armada, termasuk fasilitasi perpanjangan masa docking kapal khusus ternak guna memastikan aspek keselamatan dan keberlanjutan operasional.
Sebagai bentuk dukungan kebijakan, Dishub NTB juga siap mengajukan surat resmi kepada kementerian terkait apabila diperlukan, termasuk untuk penguatan regulasi dan sosialisasi kepada para pelaku usaha angkutan ternak. (*)
