Koran Mandalika, Lombok Tengah – Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik Nusa Tenggara Barat (FP4 NTB) menyoroti adanya dugaan pungutan biaya perpisahan atau wisuda di salah satu SDN di Praya, Lombok Tengah.
Direktur FP4 NTB Lalu Habiburrahman menyayangkan apabila informasi yang diperoleh dari salah satu media tersebut benar adanya.
“Artinya bahwa kondisi hidup masyarakat saat ini serba sulit. Harga kebutuhan naik,” kata Habib, Jumat (24/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seharusnya, tegas Habib, tidak sepantasnya pihak sekolah membebani wali murid dalam proses wisuda seperti ini.
“Kami melihat prosesi wisuda adalah hal sakral. Dulu, kita temukan wisuda hanya dilakukan perguruan tinggi,” ujar Habib.
Menurut dia, acara-acara perpisahan atau wisuda tingkat TK, SD, SMP, dan SMA tidak perlu diadakan
“Dalam aturan juga tidak membolehkan dan menyarankan wisuda tingkat SD, SMP, dan SMA dilakukan. Namun, sekarang seakan mewajibkan,” sesal Habib.
“Kalau sudah begini, mau tidak mau orang tua yang kondisi ekonominya lemah harus ikut membayar biaya perpisahan itu,” tambah Habib.
Informasi yang pihaknya peroleh, biaya perpisahan di SD tersebut berkisar di angka Rp 2,4 juta. Jumlah tersebut sama dengan UMR.
“Artinya, penghasilan orang tua yang sebulan dihabiskan untuk kepentingan wisuda yang hanya beberapa jam,” ungkap Habib.
Di satu sisi, Habib menilai para orang tua harus mempersiapkan untuk biaya sekolah anaknya ke jenjang selanjutnya.
“Jadi, jangan lagi bebankan mereka dengan biaya yang terkesan mubazir. Tradisi nyeleneh seperti ini tidak perlu diadakan,” tegas Habib.
Atas dasar itu, pihaknya dalam waktu dekat bersurat ke pemerintah daerah (Pemda), dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Tengah.
“Kami akan minta Pemda keluarkan surat edaran terkait tidak perlunya diadakan prosesi wisuda,” imbuh Habib.
Hingga berita diturunkan, awak media ini masih berusaha mencari kontak kepala SD bersangkutan untuk dimintai keterangan atau klarifikasi. (wan)
