Dugaan Pungutan Biaya Perpisahan SD, FP4 NTB Bakal Surati Pemda - Koran Mandalika

Dugaan Pungutan Biaya Perpisahan SD, FP4 NTB Bakal Surati Pemda

Jumat, 24 Mei 2024 - 13:04

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dugaan Pungutan Biaya Perpisahan SD, FP4 NTB Bakal Surati Pemda

Direktur FP4 NTB Lalu Habiburrahman (Wawan/Koran Mandalika)

Koran Mandalika, Lombok Tengah – Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik Nusa Tenggara Barat (FP4 NTB) menyoroti adanya dugaan pungutan biaya perpisahan atau wisuda di salah satu SDN di Praya, Lombok Tengah.

Direktur FP4 NTB Lalu Habiburrahman menyayangkan apabila informasi yang diperoleh dari salah satu media tersebut benar adanya.

“Artinya bahwa kondisi hidup masyarakat saat ini serba sulit. Harga kebutuhan naik,” kata Habib, Jumat (24/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Seharusnya, tegas Habib, tidak sepantasnya pihak sekolah membebani wali murid dalam proses wisuda seperti ini.

“Kami melihat prosesi wisuda adalah hal sakral. Dulu, kita temukan wisuda hanya dilakukan perguruan tinggi,” ujar Habib.

Baca Juga :  PDAM Lombok Tengah Perkuat Komitmen Anti Korupsi dan Transparansi

Menurut dia, acara-acara perpisahan atau wisuda tingkat TK, SD, SMP, dan SMA tidak perlu diadakan

“Dalam aturan juga tidak membolehkan dan menyarankan wisuda tingkat SD, SMP, dan SMA dilakukan. Namun, sekarang seakan mewajibkan,” sesal Habib.

“Kalau sudah begini, mau tidak mau orang tua yang kondisi ekonominya lemah harus ikut membayar biaya perpisahan itu,” tambah Habib.

Informasi yang pihaknya peroleh, biaya perpisahan di SD tersebut berkisar di angka Rp 2,4 juta. Jumlah tersebut sama dengan UMR.

“Artinya, penghasilan orang tua yang sebulan dihabiskan untuk kepentingan wisuda yang hanya beberapa jam,” ungkap Habib.

Baca Juga :  Jelang Pilkades, DPMD Loteng Akui Konflik Horizontal Rentan Terjadi

Di satu sisi, Habib menilai para orang tua harus mempersiapkan untuk biaya sekolah anaknya ke jenjang selanjutnya.

“Jadi, jangan lagi bebankan mereka dengan biaya yang terkesan mubazir. Tradisi nyeleneh seperti ini tidak perlu diadakan,” tegas Habib.

Atas dasar itu, pihaknya dalam waktu dekat bersurat ke pemerintah daerah (Pemda), dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Tengah.

“Kami akan minta Pemda keluarkan surat edaran terkait tidak perlunya diadakan prosesi wisuda,” imbuh Habib.

Hingga berita diturunkan, awak media ini masih berusaha mencari kontak kepala SD bersangkutan untuk dimintai keterangan atau klarifikasi. (wan)

Berita Terkait

Dugaan Ijazah Palsu Kades Terpilih Bunut Baok: Marianah Hormati Proses Hukum dan Tegaskan Keaslian Paket C
Isvie Rupaeda Tantang IKA Unram Lombok Tengah Bikin Gebrakan Nyata Buat Masyarakat
Soal Banjir Sweta, Wali Kota Mataram Soroti Besarnya Sampah Sungai dan Batas Kewenangan Kota
Terpilih Aklamasi di Musda, Sitti Ari Bidik Kontribusi Nyata IKA Unram untuk Lombok Tengah
Viral Wanita Luka di Praya Disebut Korban Gangster, Polisi Ungkap Fakta Sebenarnya!
Bantuan Baru Cair 20%, FITRA NTB Soroti Lonjakan Anggaran Pendamping Desa Berdaya Rp14 Miliar
Menpar Kukuhkan 316 Wisudawan Poltekpar Lombok, 84 Persen Lulusan Terserap Dunia Kerja
Samsuri dan Doni, Kisah Dua Marshal Andalan Mandalika yang Menjemput Asa hingga Panggung Dunia

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 00:02

Purana Menghadirkan “Regal Bloom” ke dalam Pilihan Busana November

Jumat, 20 November 2026 - 00:02

BRI Perkuat Dukungan Sektor Pertanian Gunungkidul melalui Fasilitasi Pembukaan Rekening Kelompok Tani

Kamis, 19 November 2026 - 21:02

Kunjungi Pesona Kahuripan 17, BP Tapera Pastikan Kualitas Hunian bagi Masyarakat

Kamis, 19 November 2026 - 21:02

BP Tapera Bersama Menteri PKP Pastikan Rumah Subsidi Layak Huni dan Berkualitas

Kamis, 19 November 2026 - 20:02

Menghadapi Tantangan Ekonomi 2027, VRITIMES Tawarkan Solusi Komunikasi Strategis di Jogja Business & Economic Outlook

Kamis, 19 November 2026 - 18:02

Meracik Cita Rasa Kumamoto di Bali, Tonton Ramen Kini Hadir di Renon Avenue

Kamis, 19 November 2026 - 17:02

Dion Roberth Amalo dan Amalo Chips, 21 Tahun Keripik Pisang Rumahan dari Kupang

Kamis, 19 November 2026 - 17:02

OJK Soroti Risiko AI hingga Stablecoin, Kolaborasi Industri dan Regulator Kian Penting

Berita Terbaru