Kasus Kekerasan Seksual Marak di Lombok, Komnas HAM Turun Tangan - Koran Mandalika

Kasus Kekerasan Seksual Marak di Lombok, Komnas HAM Turun Tangan

Selasa, 29 April 2025 - 20:42

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasus Kekerasan Seksual Marak di Lombok, Komnas HAM Turun Tangan

Perwakilan Aliansi Stop Kekerasan Seksual NTB Yan Mangandar Putra (kanan). Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Hilman Syahrial (kiri) (Ahmad Chumaidi/Koran Mandalika)

Koran Mandalika, Mataram – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak membahas maraknya kasus pelecehan seksual di Lombok. Pertemuan digelar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram pada Selasa (29/4).

Beberapa pihak yang hadir diantaranya, Aliansi Stop Kekerasan Seksual NTB, UPTD PPA provinsi NTB, UPTD PPA Lombok Barat, dan Dinas Sosial.

Perwakilan Aliansi Stop Kekerasan Seksual NTB, Yan Mangandar Putra mengatakan selain pertemuan dengan pihak terkait, Komnas HAM juga menemui korban dari kasus “Walid” Lombok.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pihak Komnas HAM juga sudah bertemu dengan empat korban dari kasus walid Lombok ini,” kata Yan.

Yan mengungkapkan Komnas HAM turun untuk menggali informasi terkait fenomena kekerasan seksual ini.

“Hal yang digali dari tahapan proses bagaimana kasus ini terungkap sampai dengan upaya perlindungan apa yang sudah dilakukan aliansi bersama dengan pemerintah tadi,” ujar Yan.

Baca Juga :  Dandim Loteng Bagikan Bingkisan Lebaran, Bentuk Apresiasi Atas Kinerja Anggota

Selain kasus “Walid Lombok” yang viral, Komnas HAM juga menyoroti kasus kekerasan yang sebelumnya terjadi di salah satu pondok pesantren di Lombok Barat.

“Komnas HAM juga mendalami kasus sebelumnya atas nama korban NI yang meninggal di pondok pesantren AA di Lombok Barat itu,” ucapnya.

Yan mengaku heran dengan maraknya kasus-kasus kekerasan seksual, terutama di Lombok.

“Tadi sangat banyak masukan ya, terutama dari teman-teman aliansi karena memang cukup dalam sekali teman-teman dari Komnas HAM menggali karena ini fenomena yang aneh ya. Kenapa, kok, kekerasan seksual begitu marak, terutama di Pulau Lombok,” ungkapnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Hilman Syahrial menyayangkan peristiwa ini.

Hilman menyampaikan keprihatinannya atas kasus-kasus serupa yang sudah banyak menimpa pondokpesantren.

“Ini juga sangat memprihatinkan buat kita. Sekarang animo masyarakat itu cukup tinggi untuk memasukkan anak-anak mereka ke pondok pesantren atau ke sekolah yang memiliki integrasi kurikulum agama dan konvensional. Nah, di saat animo tinggi, sangat kita sayangkan kasus tersebut terjadi. Semoga kasus ini bisa tuntas agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat,” kata Hilman.

Baca Juga :  Video Pengakuan Eks Santriwati Viral, Dinsos P3A NTB Buka Suara

Hilman juga mengharapkan agar dibentuk satuan tugas (satgas) di pondok pesantren agar mencegah terjadinya kasus-kasus seperti ini.

“Kami di pergurguruan tinggi, kan, sudah ada satgasnya ya. Kami harapkan juga dibentuk di berbagai pondok pesantren gitu,” harapnya.

Menurutnya, tata kelola juga menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan. Seperti halnya pondok pria dan wanita harus dibedakan kepengurusannya.

Dengan begitu, santri dan santriwati di ponpes dapat berinteraksi hanya dengan sesamanya.

“Tadi kami wacanakan pondok pesantren itu kalau pondok putri pengelola ya putri gitu, yang laki pengelolanya ya laki. Karena ini kan ya mereka akan berkehidupan lama di situ kan, berinteraksi dan seterusnya. Sehingga harapan kami mereka berinteraksi sesuai dengan gender-nya saja,” pungkasnya. (dik)

Berita Terkait

Resmi! UMP NTB 2027 Melonjak 9,245 Persen
Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital
FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya
NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian
Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas
Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu
Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT
Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 12:02

MLV Teknologi: Integrator AV dan IT terbaik untuk proyek Kantor

Minggu, 22 November 2026 - 12:02

Sandy Christian Listiono Kembangkan Chrislishop di Tangerang

Minggu, 22 November 2026 - 11:02

Apa Saja yang Memengaruhi Keputusan Keuangan? Simak Beberapa Hal Berikut Ini

Minggu, 22 November 2026 - 11:02

BRI Insurance Bayarkan Klaim Property All Risk Senilai Rp1,57 Miliar kepada Nasabah Terdampak Banjir di Aceh Utara

Minggu, 22 November 2026 - 10:02

Kemasan Tempe Berlubang atau Tertutup, Mana yang Tepat?

Minggu, 22 November 2026 - 08:02

Sanct Social Rampungkan Musim Pertama Serial Film Pendeknya

Sabtu, 21 November 2026 - 23:02

BRI Wellness Experience Hadir di Plataran Borobudur, Padukan Wellness, Lifestyle, dan Benefit Perbankan

Sabtu, 21 November 2026 - 21:02

Elnusa Petrofin Dukung Proses Hukum Dugaan Penyelewengan BBM di Indragiri Hulu

Berita Terbaru

Kemasan Tempe Berlubang atau Tertutup, Mana yang Tepat?

Teknologi

Kemasan Tempe Berlubang atau Tertutup, Mana yang Tepat?

Minggu, 22 Nov 2026 - 10:02