‎NTB di Posisi 12 Provinsi Termiskin, Gubernur Iqbal: Kurangnya Orkestrasi dalam Bekerja - Koran Mandalika

‎NTB di Posisi 12 Provinsi Termiskin, Gubernur Iqbal: Kurangnya Orkestrasi dalam Bekerja

Rabu, 4 Maret 2026 - 20:57

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koran Mandalika, Lombok Tengah- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menyoroti status NTB yang masih bertahan dalam daftar 12 provinsi termiskin di Indonesia.

‎Iqbal mengatakan kegagalan selama ini disebabkan oleh ego sektoral atau kurangnya “orkestrasi” dalam bekerja.

‎​”Kenapa kemiskinan kita sulit turun? Karena kita sering jalan sendiri-sendiri atau lampak mesak-mesak (Bahasa Sasak). Tidak ada kolaborasi yang solid. Saya minta teman-teman pendamping jangan mulai dari nol, rangkul kader Posyandu, PKH, hingga Karang Taruna yang sudah ada di lapangan,” kata Iqbal saat mengawali Safari Ramadhan melalui pertemuan bersama Pendamping Desa Berdaya di aula kantor Desa Barebali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Rabu (4/3)

‎Untuk itu, Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting.

‎​Iqbal menginstruksikan para pendamping untuk melakukan pendekatan personal dengan memahami kondisi warga dari pintu ke pintu (KK per KK).

‎Strategi ini bertujuan untuk memetakan akar masalah, apakah bersumber dari hunian yang tidak layak, rendahnya pendidikan, atau masalah gizi.

‎​Lebih lanjut, Iqbal menjelaskan bahwa intervensi harus dibagi menjadi dua tahap perlindungan sosial untuk memenuhi standar hidup layak, kemudian dilanjutkan dengan pemberdayaan ekonomi.

‎Targetnya, setiap keluarga miskin ekstrem harus mampu mencapai pendapatan minimal Rp1.250.000 per bulan.

‎​”Sekarang logikanya dibalik. Kita punya pasar besar melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebutuhan telur kita saja masih impor 87% dari luar daerah. Ini peluang bagi warga desa untuk berdaya secara ekonomi,” sambungnya.

‎​Sementara itu, Plt. Kepala Desa Barabali, Salbi, memaparkan tantangan besar yang dihadapi desanya dengan jumlah penduduk yang mencapai 15.519 jiwa. Ia melaporkan adanya 84 kasus stunting dan 250 KK tergolong kemiskinan ekstrim di wilayahnya dan mengusulkan pemekaran wilayah sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik.

‎”Kami mengusulkan pemekaran menjadi tiga desa persiapan: Barabali Timur, Barabali Barat, dan Wira Surya. Berkas saat ini sedang diverifikasi di tingkat provinsi, dan kami memohon dukungan Bapak Gubernur agar prosesnya dimudahkan,” ujarnya.

‎Selanjutnya, kegiatan tersebut diakhiri dengan peninjauan langsung dan pemberian bantuan kepada anak stunting dan warga yang tergolong kemiskinan ekstrem di Desa Barebali sebagai langkah nyata intervensi pemerintah provinsi NTB, termasuk melakukan rehab perbaikan rumah melalui BAZNAS NTB. (*)

Baca Juga :  ‎Lentera Ramadan, Program Baru Pemprov NTB Perkuat Syiar Islam

Berita Terkait

Aspirasi Tetap Terserap, Pemprov NTB Tegaskan Aksi Kritik atau Dukung MBG Diperlakukan Sama
Demo MBG Terbelah Dua Kubu, Yek Agil: Pengelolaan Harus Dievaluasi
NTB Jadi Tuan Rumah Pembinaan Penguatan Penyelenggaraan SDI 2026
ESDM NTB Bergerak, Antisipasi Pedagang Eceran “Main Harga” BBM
Pertalite Diserbu Usai Pertamax Naik Rp16 Ribu, ESDM NTB: Tak Bisa Dihindari
Banyak Anggota Tak Hadir, DPRD NTB Lakukan Tes Urine Mendadak
222 Kepsek Hasil Mutasi Diduga Cairkan Dana BOS Bermasalah, FP4 NTB Siapkan Laporan Tipikor
Dukung Keberlanjutan Program MBG, Puluhan Ribu Warga Gelar Aksi Damai di Kantor Gubernur NTB

Berita Terkait

Kamis, 25 Juni 2026 - 21:00

IFG Life Ingatkan Pentingnya Menyiapkan Dana Pendidikan Anak Sejak Dini

Kamis, 25 Juni 2026 - 18:00

Cara Memanfaatkan Promo QRIS untuk Menghemat Pengeluaran Harian

Kamis, 25 Juni 2026 - 18:00

VRITIMES Dukung Global Sustainable Development Congress 2026 sebagai Media Partner

Kamis, 25 Juni 2026 - 16:00

Polda NTT Sambut HUT ke-80 Bhayangkara dengan Perkuat Personel dari Dalam Lewat Terapi USEFT Massal

Kamis, 25 Juni 2026 - 14:00

Bittime: Investor Pantau Hasil Negosiasi AS-Iran, Aset Tokenized Saham AS Dapat Dicermati

Kamis, 25 Juni 2026 - 14:00

BP Tapera Paparkan Skema KPR Subsidi Tenor 40 Tahun, Cicilan Bisa Mulai Rp500 Ribu per Bulan

Kamis, 25 Juni 2026 - 13:00

KAI Bandara Perluas Layanan di Sumatera Utara untuk Tingkatkan Mobilitas dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 25 Juni 2026 - 12:00

Pameran Kerja Sama Sustainability (Green) dan Inovatif China-Indonesia 2026 Segera Hadir

Berita Terbaru