Koran Mandalika, Lombok Tengah – warga lokal yang mengais rezeki di Pantai Tanjung Aan di ambang kemiskinan. Pasalnya, ITDC dalam waktu dekat akan melakukan penggusuran terhadap lapak sepanjang sepanjang bibir pantai Tanjungan Aan.
Lapak-lapak tersebut menjadi primadona bagi turis asing untuk singgah menikmati keindahan alam dan juga makan minum.
Akibat dari penggusuran nantinya tentu ribuan warga akan kesulitan mencari pekerjaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemilik lapak Aloha bernama Kartini Lumbanraja mengatakan perlu evaluasi dulu apa yang sudah dilakukan ITDC di Lombok.
Menurutnya, sejauh ini ITDC sudah beberapa kali melakukan penggusuran di Kuta Mandalika dan membangun di sana.
“Kenyataannya apa sekarang yang terjadi di Kuta Mandalika? Yang terjadi di Kuta Mandalika adalah pengunjung ataupun turis, wisatawan mancanegara maupun lokal tidak ada yang suka,” kata Kartini.
“Mungkin ada segelintir orang (yang suka) tapi tidak memberikan dampak yang positif untuk masyarakat lokal itu sendiri,” ujar Kartini menambahkan.
Dia menegaskan turis mancanegara maupun lokal tidak minat dengan pembangunan hotel mewah karena konsepnya itu salah.
“Gagal total itu adalah salah satu wanprestasi dari BUMN kita yang dalam hal ini adalah ITDC. Mereka hanya membawakan investor tapi mereka tidak ada fit and proper test untuk para investor. Mampu tidak untuk meng-guide para turis dan menciptakan lapangan kerja dan tetap membuat para wisata itu untuk tetap eco-friendly, mampu tidak,” sindirnya.
Kartini mengaku bersyukur dengan adanya pengusaha lokal di Tanjung Aan. Pihaknya sudah jauh di atas daripada UMR yang ditetapkan pemerintah dalam menggaji karyawan.
“Kami sudah sejahtera. Kami tidak butuh BUMN untuk ada di tempat ini. Kami tidak butuh bintang lima di tempat ini. Karena bintang lima yang sudah ada sekarang pun hanya menggunakan daily worker, daily worker, dan masa depan tidak jelas,” tegas Kartini.
Karyawan di warung Tanjung Aan rerata itu paling sedikit menerima Rp 4 juta. Itu pun hanya bagian untuk cuci piring.
Belum lagi para surfing guide di Tanjung Aan. Surfing guide bisa dapat Rp 8 juta per bulan. Di Tanjung Aan, mereka bisa dapat Rp 4 juta paling sedikit. Capai di angka Rp 35 juta paling tinggi per bulan.
“Jadi, kami sudah sejahtera di tempat ini. Kami sudah bahagia dan kami sudah menciptakan alam Tanjung Aan ini semenarik mungkin untuk dikunjungi oleh para wisatawan,” ucap Kartini.
“Kami buka di sini bukan restoran yang wow membahana tapi warung-warung yang kualitasnya seperti bintang lima. Bila perlu kami akan kemas seperti bintang tujuh meskipun kami ini warung,” sebut Kartini.
Salah satu bukti konkret, tegas Kartini, pihaknya rutin setor pajak ke daerah. Aloha sendiri setorkan pajak pada Mei kemarin sebesar Rp. 107.183.525,.
“Ini ada surat setoran pajak daerah. Kalau pemerintah butuh pembangunan, kita membangun untuk pemerintah. Kita bangun negara ini dengan baik, kita setor,” kata Kartini sembari menunjukkan bukti setoran pajak.
“Begitu melihat penghasilan seperti ini, ketika kita sudah seperti ini, tiba-tiba saja investor semuanya tertarik membangun di daerah Tanjung Aan ini,” ujar Kartini menambahkan.
Dengan situasi apabila dilakukan penggusuran, kata Kartini, ribuan warga lokal yang mencari rezeki dipastikan gigit jari. Bukan tidak mungkin mereka akan menderita.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengaku meski belum mengetahui duduk perkara secara resmi, namun ia menekankan bahwa pembangunan sejatinya harus memberdayakan masyarakat lokal.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat lokal. Jika itu terjadi maka perlu pembicaraan lebih jauh sehingga tidak merugikan masyarakat lokal.
“Tetapi selama pembangunan itu tidak bertentangan dengan masyarakat lokal itu tidak masalah, karena yang paling dulu menikamati hasil dari pembangunan itu adalah masyarakat sekitar. Pada prinsipnya pembangunan itu harus memberdayakan masyarakat lokal intinya,” kata Gubernur Lalu Iqbal, di Mataram, Jum’at (20/6).
Diketahui penggusuran lapak terjadi di kawasan Tanjung Aan Lombok Tengah karena akan dibangun Beach Club dan Hotel berbintang 5 di kawasan wisata tersebut.
Sejumlah warga dan pelaku usaha kecil menolak penggusuran itu karena akan mematikan usaha mereka.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada solusi baik pemerintah daerah maupun pihak investor yang akan membangun hotel ditempat tersebut.
Warga pemilik lapak berharap ada keadilan bagi mereka untuk bisa tetap berusaha di salah satu kawasan wisata favorit di wilayah Selatan Lombok Tengah itu. (wan)
