Koran Mandalika, Lombok Tengah – Komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan kembali membuahkan hasil. Pemkab Lombok Tengah berhasil meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Kategori Madya Tahun 2026 dari BPJS Kesehatan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Dr. (HC) Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si, bersama Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta Pengawas dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, kepada Bupati Lombok Tengah HL. Pathul Bahri, S.IP., M.AP pada ajang UHC Awards 2026 yang digelar di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Penghargaan ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam memastikan seluruh masyarakat terlindungi melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga dapat mengakses layanan kesehatan secara adil dan merata.
Usai menerima penghargaan, Bupati Lombok Tengah HL. Pathul Bahri, S.IP., M.AP, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Dr. H. Suardi, SKM., MPH, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan meraih UHC Madya merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
“Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Lombok Tengah berhasil meraih UHC dari BPJS Kesehatan. Ini adalah hasil dari komitmen dan sinergi semua pihak,” ujarnya kepada awak media.
Bupati Pathul Bahri berharap ke depan Kabupaten Lombok Tengah mampu meningkatkan status UHC dari Kategori Madya menjadi Kategori Utama.
“Ini harus menjadi perhatian bersama. Semoga tahun depan capaian ini bisa meningkat dari Madya ke Utama, dan Insya Allah akan kita raih,” ucapnya optimistis.
Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa Universal Health Coverage merupakan kondisi di mana seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta JKN dengan tingkat keaktifan yang baik, sehingga tidak mengalami hambatan biaya dalam mengakses layanan kesehatan.
“Keberhasilan daerah mencapai UHC menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat di bidang kesehatan,” tegas pria yang akrab disapa Cak Imin itu.
Ia juga mendorong pemerintah daerah agar tidak hanya mempertahankan capaian UHC, tetapi terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
“Tahun depan, daerah yang masih berstatus Madya harus meningkat menjadi Utama. Sementara daerah yang sudah Utama harus fokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatannya,” katanya.
Dalam UHC Awards 2026, pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada 32 provinsi serta 397 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang berhasil mencapai cakupan kepesertaan JKN minimal 98 persen dengan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.
Ajang ini turut dihadiri sejumlah pejabat negara dan menjadi momentum penting dalam memperkuat pelaksanaan jaminan kesehatan nasional di Indonesia. (*)
