Koran Mandalika, Lombok Tengah – Kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menuai sorotan tajam. Direktur Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik (FP4) NTB, Lalu Habiburrahman, menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam langkah Bupati yang dinilai tidak berpihak pada tenaga kesehatan.
Menurutnya, di tengah kondisi para tenaga kesehatan (nakes) paruh waktu yang hanya menerima upah Rp200.000 per bulan, pemerintah daerah justru mengalokasikan anggaran untuk hibah kendaraan operasional kepada sejumlah instansi vertikal, termasuk Kejaksaan Negeri Praya.
“Ini adalah bentuk ketimpangan yang mencolok. Nakes sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan justru hidup dalam keterbatasan, sementara anggaran daerah digunakan untuk kepentingan yang tidak berkorelasi langsung dengan pelayanan publik,” kata Habib.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
FP4 NTB juga menyoroti potensi adanya kepentingan lain di balik kebijakan tersebut. Pihaknya menduga hibah kepada Aparat Penegak Hukum (APH) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terlebih di tengah mencuatnya isu dugaan kasus Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang menyeret sejumlah pejabat daerah.
“Publik berhak mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah daerah. Transparansi dan akuntabilitas harus dikedepankan, agar tidak muncul persepsi negatif terkait independensi penegakan hukum,” tambahnya.
FP4 NTB mendesak pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi kebijakan anggaran, terutama yang menyangkut kesejahteraan tenaga kesehatan. Mereka menilai, peningkatan kesejahteraan nakes seharusnya menjadi prioritas utama, mengingat peran vital mereka dalam pelayanan publik.
Isu ini pun memicu perhatian masyarakat luas, yang berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memperbaiki kebijakan serta memastikan keadilan dalam pengelolaan anggaran. (wan)
