Koran Mandalika, Lombok Tengah – Kondisi ruas jalan di Lingkungan Tebero, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, kian memprihatinkan. Ironisnya, jalan tersebut merupakan akses menuju Pasar Renteng yang setiap hari dilalui warga dan para pedagang.
Alih-alih mendapat perhatian serius, jalan itu justru dibiarkan berlubang dan kerap digenangi air. Kondisi ini tak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Keluhan demi keluhan dari warga pun seakan tidak mendapat respons nyata.
Seorang warga yang juga karyawan pedagang di sekitar lokasi, yang enggan disebutkan namanya, mengaku resah dengan kondisi tersebut. Ia menyebut kecelakaan kerap terjadi akibat lubang yang tertutup genangan air.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sudah berapa kali orang jatuh di lubang itu. Kami jelas sangat terganggu,” ujarnya.
Lebih miris lagi, perbaikan justru dilakukan secara swadaya oleh warga. Bahkan, seorang pemilik usaha di sekitar lokasi sampai harus merogoh kocek pribadi untuk menambal jalan menggunakan campuran batu dan semen.
“Makanya ditambal sama bos saya. Padahal itu bukan kewajiban dia,” katanya.
Penambalan tersebut pun bukan sekali dua kali dilakukan. Namun karena tidak ditangani secara menyeluruh, kerusakan terus berulang.
“Sudah dua kali ditambal, ini yang ketiga kalinya. Tapi tetap saja rusak lagi,” lanjutnya.
Saat hujan turun, lubang-lubang di tengah jalan berubah menjadi “jebakan” bagi pengendara, terutama sepeda motor. Genangan air yang tidak merata membuat lubang sulit terlihat, sehingga risiko kecelakaan meningkat, khususnya pada malam hari.
“Kalau banjir kan biasanya air menyebar. Ini tidak, airnya cuma di tengah, tepat di lubang,” jelasnya.
Yang lebih disorot warga adalah minimnya kehadiran pemerintah dalam meninjau langsung kondisi tersebut. Jalan yang menjadi akses ekonomi masyarakat justru terkesan diabaikan, hingga warga harus turun tangan sendiri.
Menanggapi kondisi itu, Kepala Dinas PUPR Lombok Tengah, Lalu Rahadian, mengakui bahwa ruas jalan tersebut merupakan bagian dari jalan kabupaten yang belum mantap, dengan total panjang mencapai sekitar 180 kilometer.
Ia juga mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Untuk menuntaskan perbaikan seluruh jalan yang belum mantap, dibutuhkan dana sekitar Rp600 miliar.
“Ini sedang diikhtiarkan pemerintah di tengah kondisi anggaran yang sulit tahun ini,” ujarnya.
Meski demikian, pernyataan tersebut dinilai belum menjawab kegelisahan warga yang setiap hari mempertaruhkan keselamatan di jalan rusak. Dalih keterbatasan anggaran seolah menjadi alasan klasik, sementara risiko kecelakaan terus mengintai.
Rahadian juga menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif warga yang melakukan penambalan secara mandiri.
“Terima kasih atas inisiatif ini, karena Lombok Tengah milik kita bersama,” katanya.
Namun bagi warga, ucapan terima kasih saja tidak cukup. Mereka membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar apresiasi. Jalan yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi seharusnya menjadi prioritas, bukan dibiarkan hingga warga harus mengambil alih peran pemerintah.
Kini, pertanyaannya sederhana, sampai kapan warga harus menambal sendiri jalan rusak yang jelas-jelas menjadi tanggung jawab pemerintah. (dik)
