Koran Mandalika, Lombok Barat – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan penguatan Posyandu harus dimulai dari dua hal yang paling menentukan kualitas pelayanan: kader yang kompeten dan dukungan sarana yang memadai. Karena itu, pemerintah daerah akan memperkuat kapasitas kader sekaligus memastikan kebutuhan dasar pelayanan Posyandu tersedia secara lebih merata.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur saat mengunjungi Posyandu Wana Tirta di Dusun Sesaot Timuk, Desa Sesaot, Lombok Barat, Selasa (1/9/2026), usai meninjau SMA Negeri 1 Lingsar. Gubernur didampingi Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Sinta Agathia M. Iqbal.
Di hadapan para kader, Gubernur menyampaikan apresiasi atas pengabdian mereka yang selama puluhan tahun menjadi bagian dari pelayanan masyarakat di tingkat paling dekat dengan keluarga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Mereka ini rata-rata sudah lama sekali. Tadi saya bertemu dengan kader yang sudah 43 tahun mengabdi. Dulu bahkan tidak digaji. Ini adalah simbol kerelawanan masyarakat kita,” ujar Iqbal.
Menurutnya, keberadaan kader Posyandu tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelaksana kegiatan rutin. Mereka merupakan kekuatan sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menjadi salah satu fondasi pelayanan dasar, terutama dalam pemantauan kesehatan ibu dan anak.
Dalam pertemuan tersebut, Koordinator Kader Posyandu Wana Tirta Eni Usmawati menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan, terutama keterbatasan dan kerusakan alat pengukuran. Peralatan untuk mengukur berat badan, panjang dan tinggi badan menjadi kebutuhan penting karena berkaitan langsung dengan kualitas pemantauan pertumbuhan anak.
“Fasilitas kesehatan banyak yang rusak, khususnya alat pengukuran panjang, tinggi badan dan berat badan. Ini sangat berkaitan dengan akurasi data,” kata Eni.
Mendengar aspirasi tersebut, Gubernur Miq Iqbal memberikan respons langsung dengan menjanjikan dukungan berupa Posyandu kit. Sebanyak tiga set alat kesehatan akan diberikan terlebih dahulu kepada Posyandu yang membutuhkan, sementara pemenuhan kebutuhan lainnya akan dilakukan secara bertahap.
Selain sarana, penguatan kapasitas kader juga menjadi perhatian. Gubernur mengarahkan agar peningkatan pengetahuan kader terus dilakukan, termasuk melalui pelatihan yang berkaitan dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Kalau kita ingin pelayanan Posyandu semakin baik, kadernya harus diperkuat. Bukan hanya alatnya yang kita lengkapi, tetapi juga pengetahuan dan kemampuan kader,” ujarnya.
Gubernur menjelaskan, penguatan kader juga perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang lebih berkelanjutan. Salah satu langkah yang disiapkan Pemprov NTB adalah mengintegrasikan dukungan bagi kader Posyandu ke dalam Program Desa Berdaya Transformatif mulai 2027.
Melalui skema tersebut, pemerintah akan mendorong dukungan pendanaan bagi minimal satu kader Posyandu di setiap desa untuk menopang kebutuhan operasional sekaligus memperkuat keberlanjutan pengabdian mereka.
Menurut Miq Iqbal, langkah tersebut penting di tengah keterbatasan fiskal desa dan semakin besarnya porsi anggaran yang telah diarahkan untuk kebutuhan tertentu. Karena itu, diperlukan strategi lintas program agar pelayanan dasar di tingkat masyarakat tetap dapat berjalan dan berkembang.
Di sisi lain, Ketua TP PKK NTB Sinta Agathia M. Iqbal bersama jajaran Bunda Posyandu NTB juga menyiapkan penguatan sistem pendataan berbasis digital. Aplikasi tersebut akan digunakan untuk memetakan kondisi sarana Posyandu, termasuk alat yang rusak atau belum tersedia, sehingga kebutuhan dapat diketahui secara lebih akurat dan penanganannya lebih tepat sasaran.
Kunjungan ke Posyandu Wana Tirta memperlihatkan bahwa penguatan pelayanan dasar tidak selalu dimulai dari kebijakan besar. Ia dapat dimulai dari hal yang sangat konkret: memastikan kader dihargai, pengetahuan mereka diperkuat, dan alat yang mereka gunakan tersedia serta layak. Dengan cara itu, Posyandu tidak hanya hadir sebagai tempat pelayanan, tetapi tumbuh sebagai kekuatan masyarakat yang mampu menjaga kualitas kesehatan keluarga NTB. (*)
