Koran Mandalika, Lombok Tengah – Program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), diharapkan mendapat dukungan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan pelatihan sekaligus membantu perempuan rentan mengembangkan usaha secara mandiri.
Kepala DP3AP2KB Lombok Tengah mengatakan, pihaknya kini tengah mengumpulkan dan memetakan data perempuan yang membutuhkan pendampingan. Sasaran program tersebut di antaranya perempuan kepala keluarga, perempuan yang mengalami kerentanan sosial, hingga mantan pekerja migran Indonesia (PMI) yang gagal bekerja di luar negeri.
Menurutnya, pemberdayaan tidak cukup hanya dilakukan melalui pelatihan keterampilan. Perempuan yang telah mengikuti pelatihan juga perlu mendapatkan dukungan modal agar kemampuan yang diperoleh bisa dikembangkan menjadi usaha produktif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami berharap ada pokir dari anggota dewan untuk mendukung program ini. Jadi, tidak hanya pelatihan, tetapi setelah dilatih juga bisa diberikan bantuan modal supaya usahanya berjalan,” ungkapnya belum lama ini.
Ia mencontohkan, pada 2025 lalu pihaknya pernah melaksanakan pelatihan keterampilan bagi sekitar 40 perempuan dengan anggaran hampir Rp50 juta. Peserta diberikan pelatihan membuat kue, pemasaran hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung promosi produk.
Namun, program serupa belum dapat dialokasikan dalam anggaran DP3AP2KB tahun 2026. Karena itu, pihaknya berharap dukungan dari DPRD melalui pokir maupun kerja sama dengan lembaga nonpemerintah atau NGO agar kegiatan pemberdayaan tetap bisa berjalan.
“Kami juga ingin menggandeng mitra di luar pemerintah. Harapannya, ke depan program pemberdayaan ini bisa kembali dilaksanakan,” katanya.
Ia menilai pemberdayaan perempuan memiliki kaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebab, kondisi ekonomi perempuan yang menjadi penopang keluarga turut memengaruhi keberlangsungan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak mereka.
Untuk itu, pemetaan data perempuan rentan menjadi langkah awal agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran. DP3AP2KB berharap dukungan anggaran dan kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat program tersebut pada 2027 mendatang. (my)
