Koran Mandalika, Lombok Tengah – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah mulai memetakan kelompok perempuan rentan yang membutuhkan pendampingan dan pemberdayaan. Pemetaan ini menjadi langkah awal untuk menyiapkan program pemberdayaan perempuan pada 2027 mendatang.
Kepala DP3AP2KB Lombok Tengah, H. Kusriadi, S.K.M., M.Si., mengatakan, kelompok perempuan yang menjadi sasaran di antaranya perempuan kepala keluarga, perempuan dengan kerentanan sosial, hingga mantan pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengalami kegagalan saat bekerja di luar negeri.
Menurutnya, pendataan diperlukan agar program pemberdayaan yang disusun pemerintah benar-benar menyasar perempuan yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sedang mengumpulkan data, terutama perempuan yang menjadi kepala keluarga, perempuan yang tidak berdaya, termasuk mantan TKI yang mengalami kegagalan. Itu juga menjadi bagian dari tugas kami untuk melakukan pemberdayaan,” ungkap Kusriadi.
Ia menjelaskan, pemberdayaan perempuan tidak cukup hanya melalui pelatihan keterampilan. Pemerintah juga perlu menyiapkan dukungan lanjutan berupa modal usaha agar keterampilan yang diperoleh peserta dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi produktif.
DP3AP2KB Lombok Tengah sebelumnya telah melaksanakan pelatihan bagi sekitar 40 perempuan pada 2025 dengan anggaran hampir Rp50 juta. Materi pelatihan mencakup pembuatan kue, pemasaran produk hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung promosi usaha.
Namun, pada 2026 ini program tersebut belum mendapat alokasi anggaran. Karena itu, pihaknya berharap dukungan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD dapat menjadi salah satu sumber dukungan untuk melanjutkan program pemberdayaan perempuan pada tahun mendatang.
Selain melalui pokir dewan, DP3AP2KB juga membuka peluang kerja sama dengan lembaga nonpemerintah atau NGO untuk memperluas pelaksanaan program.
Kusriadi menilai pemberdayaan perempuan memiliki kaitan langsung dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Terlebih, perempuan yang menjadi penopang keluarga memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk memastikan pendidikan anak-anaknya tetap berjalan.
Karena itu, hasil pemetaan kelompok perempuan rentan diharapkan menjadi dasar penyusunan program 2027, sehingga pendampingan yang diberikan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk membangun usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. (my)
