Koran Mandalika, Mataram – Tiga wilayah di NTB belum memiliki lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Tiga wilayah tersebut, yakni Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi NTB, Ahmad Masyhuri, mengatakan selain tiga wilayah tersebut beberapa wilayah telah mengajukan usulan lokasi.
“Yang sudah ada lokasi, kecuali Kota Bima, Kota Mataram belum ada lokasi, KSB juga belum ada. Yang lainnya memang sudah ada yang mengusulkan (lokasi),” kata Masyhuri (9/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terkait kendala, Masyhuri menjelaskan setiap wilayah memiliki masalah yang berbeda, mulai dari status tanah hingga kondisi lokasi.
“Misalnya kita lihat dulu Lombok Barat yang dekat, itu status tanah sama ada proses pengurukan. Lombok Timur status tanahnya (bermasalah),” jelas Masyhuri.
Ia membeberkan lokasi yang dibutuhkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen ini sekitar 5 hektare lahan milik pemerintah. Sehingga, beberapa wilayah mengalami kesulitan untuk menentukan lokasi.
“Kan yang diminta ini lokasi milik pemerintah. Di Kota Mataram kita tau lokasi pemerintah yang 5 hektare tidak ada. Kasus Lombok Timur 4,98 hektare, kurang dua are ndak mau pusat, harus genap 5 hektare,” bebernya.
Anggaran untuk pembangunan Sekolah Rakyat ini mulai dari Rp250 miliar hingga Rp350 miliar, tergantung dari luas lahan.
“Satu sekolah itu kan minimal anggarannya 250 maksimal 350. Kalau tujuh (sekolah) saja sudah 1 koma sekian T,” ucap Masyhuri.
Saat ini, hanya satu Sekolah Rakyat permanen di NTB yang sudah beroperasi, yakni di Kabupaten Lombok Utara, dengan jumlah siswa sebanyak 595 siswa.
Namun, lanjut Masyhuri, di Kabupaten Sumbawa akan segera dibangun juga Sekolah Rakyat permanen dan masih dalam proses lelang.
“Sumbawa tahun depan. Sedang di lelang, di Badas,” tutup Masyhuri. (dik)
