Bantuan Baru Cair 20%, FITRA NTB Soroti Lonjakan Anggaran Pendamping Desa Berdaya Rp14 Miliar - Koran Mandalika

Bantuan Baru Cair 20%, FITRA NTB Soroti Lonjakan Anggaran Pendamping Desa Berdaya Rp14 Miliar

Senin, 16 November 2026 - 15:56

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bantuan Baru Cair 20%, FITRA NTB Soroti Lonjakan Anggaran Pendamping Desa Berdaya Rp14 Miliar

Koran Mandalika, Mataram – Alokasi fantastis untuk Program Desa Berdaya Provinsi NTB yang diproyeksikan mencapai Rp214 miliar pada 2027 tidak hanya menyisakan persoalan transparansi penyaluran, tetapi juga memicu sorotan tajam terkait lonjakan anggaran pendamping.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB mencatat pos anggaran untuk koordinasi, honorarium pendamping, dan tenaga ahli mengalami lonjakan signifikan hingga menembus angka lebih dari Rp14 miliar.

​Lonjakan drastis dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar di angka Rp7 miliar ini dinilai memerlukan pengawasan ketat. Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda, menegaskan bahwa pembengkakan anggaran pendampingan tersebut wajib diimbangi dengan indikator kinerja yang konkret dan terukur di lapangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​”Peningkatan anggaran pendampingan harus jelas tolak ukurnya, bukan sekadar menumpuk jumlah laporan atau dokumen administrasi,” ujar Ramli dalam kegiatan Diseminasi dan Media Briefing Hasil Asesmen Risiko Tata Kelola Desa Berdaya.

Baca Juga :  Komisi V DPR RI Siap Kawal Aspirasi Pembangunan SPAM Cerorong Danau Biru

​Gaji dan Biaya Pendamping Melonjak, Apa Tolok Ukurnya?

​Dalam penelusuran dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, FITRA mengidentifikasi sekitar Rp9,11 miliar hingga lonjakan menembus Rp14 miliar pada tahun berikutnya untuk kebutuhan pendukung program.

Pos pendanaan ini mencakup honorarium bagi para pendamping, tenaga ahli, hingga biaya pelatihan dan pemantauan.

​Menurut FITRA, kenaikan gaji atau honorarium serta biaya operasional tenaga pendamping sering kali tidak sejalan dengan hasil nyata peningkatan kapasitas di tingkat tapak. Lemahnya indikator kinerja membuat efektivitas pendampingan kerap dipertanyakan.

​”Seharusnya indikator dibuat lebih konkret. Misalnya, berapa jumlah pendamping yang dilatih, bagaimana peningkatan kapasitas mereka, dan sejauh mana kemampuan nyata mereka dalam mendampingi penerima manfaat,” tegas Ramli.

​Penyaluran Tersendat di Tengah Pembengkakan Biaya Pendamping
​Ironisnya, kenaikan alokasi untuk tenaga pendamping dan ahli ini terjadi di tengah masih tersendatnya realisasi penyaluran bantuan utama kepada masyarakat.

Baca Juga :  Gubernur Iqbal Tegaskan Desa Harus Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

FITRA mencatat bahwa bantuan dalam skema transformatif baru tersalurkan sekitar 20%, sementara pada skema tematik masih ada beberapa desa yang terkendala persyaratan.

​Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara porsi anggaran untuk fasilitator atau pendamping dengan percepatan realisasi di tingkat penerima manfaat. Apalagi, program ini melibatkan koordinasi lintas perangkat daerah yang mencakup lebih dari 20 urusan pemerintahan, di mana pembagian tanggung jawab antar-OPD dinilai belum sepenuhnya optimal.

​FITRA mendesak agar pemerintah daerah tidak sekadar fokus pada penambahan alokasi belanja pendukung, melainkan memperketat akuntabilitas penggunaan anggaran gaji dan honorarium pendamping agar benar-benar berdampak langsung pada keberhasilan Program Desa Berdaya di NTB. (*)

Berita Terkait

Menpar Kukuhkan 316 Wisudawan Poltekpar Lombok, 84 Persen Lulusan Terserap Dunia Kerja
Samsuri dan Doni, Kisah Dua Marshal Andalan Mandalika yang Menjemput Asa hingga Panggung Dunia
Tagih Hak Upah ke WNA Spanyol, Kepala Tukang di Lombok Tengah Malah Dipolisikan
Angka Stunting Loteng Lewati Target Nasional, Dinkes Genjot Pola Asuh untuk Tuntaskan Sisa Kasus
Wabup Nursiah Dorong Petani Tanak Rarang Melek Teknologi Lewat Program Pengelolaan Air Presisi
Anggaran Kesehatan Lombok Tengah Tembus Rp649 Miliar, Tapi Hak Ibu Bersalin dan Disabilitas Terabaikan
TMMD Ke-130 Sukses di Loteng, Ketua DPRD Siap Dorong Penambahan Anggaran Desa Sasaran di Masa Depan
52 Kasus Kelar, Kejari Loteng Beres-Beres Barang Bukti

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 16:02

BRI Region 6 Perkuat Peran Agen BRILink, Perluas Edukasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat

Senin, 16 November 2026 - 16:02

Plastik OPP Roti Bening agar Tampilan Produk Lebih Menarik

Senin, 16 November 2026 - 15:02

Hisense Indonesia Salurkan Program Beasiswa Pendidikan kepada Mahasiswa Universitas IBBI, Dukung Pengembangan Generasi Muda di Medan

Senin, 16 November 2026 - 15:02

Dupoin Futures Raih Outstanding Futures Broker 2026 di CNN Indonesia Awards

Senin, 16 November 2026 - 15:02

PFmuda Ajak Generasi Muda Lanjutkan Perjuangan melalui Karya Nyata

Senin, 16 November 2026 - 14:02

Wisuda 76 BINUS @Malang Perdana Luluskan Mahasiswa Double Degree, 90,59% Lulusan Sudah Berkarya dan Siap Berkontribusi untuk Masyarakat

Senin, 16 November 2026 - 12:02

Dukung Pelestarian Seni Budaya Bali, SUCOFINDO Cabang Denpasar Salurkan Bantuan Alat Gamelan di Tabanan

Senin, 16 November 2026 - 12:02

Lima Tahun Menanam Mangrove, Kini Menanam Generasi: Pertamina Foundation Sambut 12 Penerima Beasiswa Sobat Bumi Kalimantan

Berita Terbaru