Koran Mandalika, Mataram – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan melalui program yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus dibangun melalui kolaborasi, sinkronisasi data, dan orkestrasi pembangunan yang terintegrasi hingga ke tingkat desa.
Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Desa Berdaya Tematik 2026 di Aula Hotel Grand Madani, Mataram, Senin 25 Mei 2026.
Rapat koordinasi yang mengusung tema “Desa Berdaya untuk Pengentasan Kemiskinan melalui Ketahanan Pangan, Kelestarian Hutan, dan Pariwisata Kelas Dunia” itu, menjadi bagian dari langkah Pemerintah Provinsi NTB memperkuat pembangunan desa sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Iqbal menekankan bahwa desa tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai objek pembangunan, tetapi harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggerakkan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.
“Saya percaya upaya membangun bangsa harus dimulai dari titik paling bawah, yaitu desa. Kalau desa maju, maka daerah dan negara juga akan maju,” ujar Iqbal.
Menurutnya, selama ini banyak program bantuan pemerintah, NGO internasional, hingga sektor swasta yang masuk ke desa, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan karena berjalan tanpa koordinasi dan arah pembangunan yang terintegrasi.
“Selama ini program masuk sendiri-sendiri, tidak saling terhubung, tidak ada sinkronisasi data, dan tidak ada yang mengorkestrasi. Karena itu pemerintah provinsi hadir untuk memastikan semua program bergerak dalam satu arah,” tegasnya.
Melalui Program Desa Berdaya Tematik, Pemerintah Provinsi NTB akan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan, memetakan persoalan spesifik di setiap desa, sekaligus menghubungkan berbagai sumber bantuan dan pendanaan agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengembangkan potensi pariwisata desa berbasis kekuatan lokal masing-masing wilayah.
Iqbal menjelaskan, pembangunan desa yang terarah diyakini akan memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di tengah tantangan fiskal yang saat ini dihadapi pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal NTB mengalami tekanan akibat penurunan transfer pusat dan meningkatnya kebutuhan belanja daerah. Namun demikian, Pemerintah Provinsi NTB tetap mempertahankan Program Desa Berdaya Tematik sebagai salah satu prioritas pembangunan.
“Ini bukan sekadar program bantuan. Ini ikhtiar membangun kekuatan ekonomi masyarakat dari desa agar pertumbuhan daerah lebih inklusif dan benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, tahun ini anggaran Program Desa Berdaya Tematik yang langsung disalurkan ke desa mencapai sekitar Rp128 miliar. Jika digabung dengan program OPD serta dukungan berbagai pihak lainnya, total anggaran yang berputar di tingkat desa diperkirakan melebihi Rp500 miliar.
“Tahun ini, melalui Desa Berdaya saja, ada sekitar Rp128 miliar yang langsung turun ke desa. Kalau digabung dengan program OPD dan berbagai pihak lainnya, totalnya dipastikan lebih dari Rp500 miliar yang berputar di desa,” paparnya.
Ia juga mengingatkan para kepala desa dan lurah agar menjaga kepercayaan tersebut dengan mengelola anggaran secara amanah, transparan, kreatif, dan berorientasi jangka panjang.
Menurut Iqbal, dana yang diberikan pemerintah harus mampu menjadi pemantik tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat, memperkuat infrastruktur desa, dan membuka peluang usaha baru yang berkelanjutan.
“Dana Rp300 juta mungkin terlihat kecil. Tetapi kalau diorkestrasi dengan baik, dampaknya bisa jauh lebih besar dan menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi desa,” ujarnya.
Di akhir arahannya, Iqbal meminta seluruh desa menunjukkan tata kelola yang baik agar desa-desa di NTB semakin dipercaya dalam mendapatkan dukungan program pembangunan di masa mendatang.
“Tunjukkan bahwa desa-desa di NTB mampu mengelola program dengan baik, tepat sasaran, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
