Koran Mandalika, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meluruskan persepsi yang berkembang di masyarakat terkait anggapan bahwa Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, membedakan perlakuan terhadap massa yang mendukung maupun mengkritisi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada saat aksi berlangsung, Gubernur sedang menjalankan tugas resmi di Jakarta, sementara aspirasi para peserta aksi tetap diterima oleh pejabat yang ditugaskan Pemerintah Provinsi NTB.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menjelaskan bahwa pada waktu yang bersamaan Gubernur menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus menerima Surat Keputusan penetapan NTB sebagai Tuan Rumah PON XXII Tahun 2028.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Agenda tersebut merupakan tugas kedinasan yang tidak dapat ditinggalkan karena berkaitan langsung dengan kepentingan strategis daerah. Karena itu, ketidakhadiran Bapak Gubernur di lokasi aksi bukan karena menghindari dialog ataupun membedakan kelompok masyarakat,” ujarnya, Rabu (24/6).
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi NTB tetap membuka ruang komunikasi dengan menugaskan Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah untuk menerima serta mendengarkan aspirasi yang disampaikan para peserta aksi.
Pria yang biasa disapa Aka ini, mengajak publik melihat secara utuh sikap Gubernur terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, ketika menerima kelompok masyarakat yang mendukung program tersebut, Gubernur tidak sekadar menyambut dukungan, tetapi justru memberikan penegasan agar pelaksanaannya dilakukan secara transparan, tepat sasaran, sesuai aturan, dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang.
“Bapak Gubernur menegaskan bahwa yang harus didukung adalah keberhasilan program untuk kepentingan masyarakat. Jika dalam pelaksanaannya ada penyimpangan atau tidak sesuai ketentuan, tentu harus dikoreksi. Jadi, pemerintah tidak berdiri pada posisi pro atau kontra terhadap kelompok tertentu, tetapi berdiri pada kepentingan rakyat dan kepatuhan terhadap aturan,” jelasnya.
Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, lanjut Aka, Pemerintah Provinsi NTB berkewajiban mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional sekaligus memastikan implementasinya berjalan dengan baik, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi. Dukungan kami dengarkan, kritik pun kami dengarkan. Yang terpenting, komunikasi tetap terbuka dan seluruh aspirasi dapat disampaikan dengan baik demi perbaikan kebijakan dan kemajuan Nusa Tenggara Barat,” tutup Aka. (*)
