Koran Mandalika, Lombok Tengah – Isu pariwisata dan realisasi investasi di Kabupaten Lombok Tengah kembali menjadi sorotan.
Dinamika sosial di lapangan hingga sejumlah kendala struktural dinilai berpotensi mengganggu performa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor strategis tersebut.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah saat ini tengah berupaya memperkuat pendapatan daerah di tengah tekanan fiskal, dengan target PAD mencapai Rp900 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, upaya tersebut dinilai menghadapi tantangan serius, terutama terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan aksi pengadangan Truk mixer
di sepanjang jalur wisata Penujak menuju Selong Belanak.
Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi, menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oknum tertentu di kawasan jalur pariwisata, mulai dari wilayah Penujak hingga Selong Belanak, berpotensi mencoreng citra pariwisata daerah yang selama ini menjadi andalan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, sektor pariwisata saat ini menjadi tulang punggung penerimaan daerah, khususnya melalui pajak hotel dan restoran.
Karena itu, keamanan, kenyamanan, serta citra positif destinasi wisata harus dijaga secara bersama-sama.
“Berhentilah kita ini main receh, menghadang-hadang jalan, kayak saya enggak mengerti aja itu,” ujar Ahmad Syamsul Hadi saat menyampaikan pandangannya dalam forum Refleksi Satu Tahun Masmirah.
Ia menilai kawasan pariwisata selatan Lombok Tengah harus terus didorong tumbuh secara sehat agar mampu memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat.
Untuk itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kebutuhan mendesak di tengah situasi ekonomi yang masih penuh tantangan.
Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian publik adalah aksi pengadangan truk mixer yang hendak menuju kawasan destinasi wisata untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.
Meski diduga dipicu oleh masalah pengangguran, tapi menurut dia persoalan ini tidak boleh dibiarkan menjadi lingkaran setan yang menghambat investasi.
Ia bahkan menyebut praktik pemblokiran jalan sebagai bentuk premanisme yang harus segera mendapatkan penanganan serius dari pemerintah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, mengisyaratkan akan segera memanggil Satgas Tim Percepatan Pembangunan guna membahas berbagai persoalan yang menghambat investasi, termasuk dugaan praktik premanisme di kawasan pariwisata.
Menurut Firman, sektor pariwisata kini menjadi salah satu tumpuan utama PAD Kabupaten Lombok Tengah sehingga iklim investasi harus dijaga agar tetap kondusif.
Berdasarkan data Satgas Tim Percepatan Investasi, terdapat tiga persoalan utama yang selama ini menjadi penghambat masuknya investasi di Lombok Tengah.
Pertama, persoalan perizinan yang masih membutuhkan penyederhanaan birokrasi agar proses investasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Kedua, sengketa lahan yang kerap menjadi batu sandungan bagi investor. Permasalahan yang muncul antara lain terkait jual beli tanah yang bermasalah, ketidaksesuaian luasan lahan, hingga sertifikat yang telah dijadikan agunan atau digadaikan.
Ketiga, aksi-aksi yang dinilai mengarah pada praktik premanisme, seperti blokade jalan maupun penghentian paksa aktivitas proyek.
Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi tingkat kepercayaan investor terhadap Lombok Tengah sebagai daerah tujuan investasi. (*)
