Koran Mandalika, Lombok Tengah – Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Tengah menerima audiensi publik atau hearing dari Koalisi Mahasiswa, Pemuda, dan Masyarakat (KOMPAS) NTB.
Mereka membahas persoalan pembangunan dan pengelolaan kawasan wisata di Lombok Tengah, khususnya terkait aktivitas pembangunan di kawasan KEK Mandalika dan Pantai Torok, Desa Montong Ajan.
Namun, audiensi itu justru meninggalkan rasa ketidakpuasan di pihak DPRD. Pasalnya, pihak terkait hanya mengutus staf yang dirasa kurang berkompeten pada persoalan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggota Komisi II DPRD Lombok Tengah, Tubagus Danarki Amanda sangat menyayangkan hal tersebut.
“Kami anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Tubagus Danarki Amanda dari Komisi II, menyayangkan pihak terkait yang seharusnya hadir untuk memberikan penjelasan justru tidak datang, dan hanya mengutus staf yang tidak bisa menjawab tuntas persoalan ini,” kata Tubagus, Selasa (26/8).
Dia menuturkan pihak yang paling bertanggung jawablah yang semestinya hadir pada audiensi tersebut dan tidak perlu diwakili, sehingga pertanyaan publik dapat terjawab sepenuhnya.
“Jangan sampai kesan yang muncul, seolah-olah DPRD saja yang disalahkan, sementara pihak yang paling bertanggung jawab justru menghindar dari kewajiban menjawab pertanyaan publik,” tuturnya.
Dikatakannya, masyarakat harus tahu bahwa, pembangunan yang dilakukan hingga ke bibir pantai jelas menyalahi aturan garis sempadan pantai.
“Hal ini tidak hanya berpotensi melanggar regulasi, tetapi juga mengancam ekosistem pesisir serta mengurangi akses masyarakat terhadap ruang publik,” jelasnya.
Dia menegaskan keberpihakan DPRD selalu kepada rakyat. Untuk itu, pihaknya akan terus mengawal setiap pembangunan agar berdampak baik bagi masyarakat serta lingkungan.
“Sebagai wakil rakyat, saya di DPRD Lombok Tengah hadir untuk mendengar, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kami menegaskan bahwa DPRD selalu berpihak kepada masyarakat, dan akan terus mengawal agar setiap pembangunan di Lombok Tengah berjalan sesuai aturan, berpihak pada kepentingan rakyat, serta menjaga kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Dia mengimbau agar masyarakat juga ikut membantu mengawal setiap pembangunan yang ada, khususnya di Lombok Tengah.
“Mari kita kawal bersama, agar pembangunan benar-benar menghadirkan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah,” Imbaunya. (*)
