Koran Mandalika – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Haji Ahmad Supli mengkritisi soal absensi online guru.
Haji Supli menilai absensi tersebut tidak ada manfaatnya bagi sistem pendidikan.
Selain itu, tidak ada relevansinya dengan peningkatan kualitas pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Contoh, ada guru yang rumahnya jauh dengan sekolah. Pada Jumat harus absen pukul 11.00 WITA. Guru itu juga menjadi penghulu. Akhirnya, dia tidak bisa jumatan di rumahnya. Itu kondisinya,” kata Haji Supli, Senin (27/11).
Akibat lainnya, kata Ketua Dewan Etik DPD PKS itu, ada guru yang terbengkalai rumah tangganya karena sebagian besar waktunya habis d sekolah.
“Anaknya juga terbengkalai. Absensi online ini harus ditinjau kembali,” ujar DPRD dua periode itu.
“Bila perlu ditiadakan karena tidak ada kaitan dengan kualitas pendidikan,” ungkap DPRD Dapil Praya-Praya Tengah itu.
Pria asal Kelurahan Leneng, Praya, itu juga menyinggung soal guru yang terpaksa harus membeli dua handphone.
“Kita sebenarnya mau absensi tertib saja atau kualitas pendidikan,” tegas dewan yang identik dengan ikat sorban di kepala itu.
