ITDC Pegang HPL, Pemilik Lapak Tolak Digusur, Aktivis Minta Pemerintah Cari Solusi Adil dan Berkelanjutan - Koran Mandalika

ITDC Pegang HPL, Pemilik Lapak Tolak Digusur, Aktivis Minta Pemerintah Cari Solusi Adil dan Berkelanjutan

Minggu, 22 Juni 2025 - 12:06

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penilik lapak Tanjung Aan tolak digusur ITDC (Ahmad Sakurniawan/Koran Mandalika)

Penilik lapak Tanjung Aan tolak digusur ITDC (Ahmad Sakurniawan/Koran Mandalika)

Koran Mandalika, Lombok Tengah – Kisruh rencana penggusuran lapak di sepanjang Pantai Tanjung Aan mendapat respons dari aktivis lembaga palat hitam.

Ketua Ormas Lalat Hitam Mardiansyah meminta masyarakat tetap tenang dan jangan terprovokasi dengan isu-isu yang beredar.

Menurutnya, isu penggusuran lapak para pedagang di KEK Mandalika sangat lah menyayat hati masyarakat yang berjualan di sana. Akan tetapi, PT ITDC telah memegang hak pengelolaan lahan (HPL).

Para pedagang, kata Mardiansyah, sudah menempati lapak berpuluh-puluh tahun lamanya, bahkan sebelum berdirinya Sirkuit Mandalika dan hotel-hotel megah di sana.

Terhadap persoalan tersebut, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu.

“Saya berharap semua pihak menahan diri dulu supaya tidak terjadi hal hal yidak diinginkan,” kata Mardiansyah.

Mardiansyah meminta pemerintah turut hadir dalam menyelesaikan persoalan penggusuran lapak di Pantai Tanjung Aan.

“Warga yang terdampak penggusuran meminta pemerintah untuk memperhatikan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia dan juga memiliki hak untuk mencari nafkah dan berdagang,” ujar Mardiansyah.

Baca Juga :  ITDC Luruskan Soal Janji Kepada Warga Kampung Nelayan Kuta

Dia menilai penggusuran lapak dapat berdampak pada sisi ekonomi dan sosial warga.

“Pemerintah diharapkan dapat memainkan peran aktif dalam penyelesaian masalah ini,” tegasnya kembali.

Menurut Mardiansyah, pemerintah dapat membantu mencari solusi yang adil dan berkelanjutan bagi warga sekitar Mandalika yang terdampak.

“Dengan kehadiran pemerintah dalam penyelesaian masalah ini diharapkan warga yang terdampak dapat memperoleh keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik,” terangnya. (wan)

Berita Terkait

Program Desa Berdaya Akan Diluncurkan pada 16 Desember 2025
Wujud Pemerintahan yang Berimbang, Pemprov NTB Sediakan Ambulans Gratis Kayangan-Poto Tano
DPMPTSP Gencarkan Perizinan Status RS Manambai ke Tipe B, Irnadi: Ini Menjadi Kado HUT NTB
IKADIN Gelar Rakernas, Fokus Evaluasi Program dan Pengawalan Perubahan UU Advokat
Tiga Proyek Infrastruktur Bakal Diresmikan pada HUT ke-67 NTB
TNGR Beberkan Kendala Evakuasi Pendaki Jatuh di Jalur Aik Berik
Nama RSJ Mutiara Sukma Bakal Diganti
Dinkes NTB Siapkan Kado HUT Ke-67 NTB

Berita Terkait

Sabtu, 13 Desember 2025 - 08:32

Program Desa Berdaya Akan Diluncurkan pada 16 Desember 2025

Jumat, 12 Desember 2025 - 16:41

Wujud Pemerintahan yang Berimbang, Pemprov NTB Sediakan Ambulans Gratis Kayangan-Poto Tano

Jumat, 12 Desember 2025 - 13:29

IKADIN Gelar Rakernas, Fokus Evaluasi Program dan Pengawalan Perubahan UU Advokat

Kamis, 11 Desember 2025 - 17:47

Tiga Proyek Infrastruktur Bakal Diresmikan pada HUT ke-67 NTB

Kamis, 11 Desember 2025 - 10:18

TNGR Beberkan Kendala Evakuasi Pendaki Jatuh di Jalur Aik Berik

Rabu, 10 Desember 2025 - 18:34

Nama RSJ Mutiara Sukma Bakal Diganti

Rabu, 10 Desember 2025 - 09:01

Dinkes NTB Siapkan Kado HUT Ke-67 NTB

Selasa, 9 Desember 2025 - 08:03

Tok! Pemprov NTB Putuskan 518 Honorer Dirumahkan

Berita Terbaru

NTB Terkini

Program Desa Berdaya Akan Diluncurkan pada 16 Desember 2025

Sabtu, 13 Des 2025 - 08:32