Musrenbang RKPD 2027 Lombok Tengah Soroti Pengangguran di Tengah Perbaikan Indikator Makro - Koran Mandalika

Musrenbang RKPD 2027 Lombok Tengah Soroti Pengangguran di Tengah Perbaikan Indikator Makro

Kamis, 9 April 2026 - 11:45

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Musrenbang RKPD 2027 Lombok Tengah Soroti Pengangguran di Tengah Perbaikan Indikator Makro

Koran Mandalika, Lombok Tengah (NTB) – Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2027 menjadi momentum penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah, sekaligus menyoroti berbagai capaian dan tantangan yang masih dihadapi. Forum perencanaan tahunan ini digelar pada Rabu (8/4/2026) di Swiss Bellcourt Hotel Lombok.

Musrenbang tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Lombok Tengah H.L. Pathul Bahri dan dihadiri Wakil Bupati H. M. Nursiah, Ketua DPRD H. L. Ramdhan, anggota Forkopimda, perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta kalangan akademisi.

Dalam sambutannya, Bupati Pathul Bahri menyampaikan bahwa kondisi makro Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren yang positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, angka stunting berada di 9,81 persen, dan angka kemiskinan sebesar 10,14 persen yang dinilai semakin membaik.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dilihat dari indikator makro, angka harapan hidup di Lombok Tengah berada di angka 74,” ujarnya.

Baca Juga :  Pathul Bahri Bantah Minta Uang ke Masyarakat, Wah... Ternyata!

Selain itu, ia juga menyoroti keberhasilan kebijakan sosial yang telah dirasakan masyarakat, seperti jaminan tunjangan kematian bagi seluruh RT, kepala dusun, petani, petani tembakau, serta kader posyandu—yang belum sepenuhnya diterapkan di daerah lain.

Namun demikian, Bupati Pathul Bahri mengakui masih adanya tantangan yang perlu segera diatasi, terutama meningkatnya angka pengangguran yang dipengaruhi oleh pembangunan yang belum optimal.

“Hanya saja untuk angka pengangguran semakin bertambah, karena faktor pembangunan yang kurang,” ucapnya.

Sementara itu, dalam forum Musrenbang tersebut, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan 17 desa di Lombok Tengah sebagai lokasi prioritas percepatan penanganan kemiskinan ekstrem tahun 2025.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-569 Tahun 2025 tentang lokasi prioritas pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB.

Baca Juga :  Momentum Lebaran Ketupat, Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah dapat Gelar Penghormatan

Menurutnya, penetapan desa prioritas ini merupakan bagian dari strategi pemerintah agar intervensi program lebih tepat sasaran, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Sebanyak 17 desa tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Batukliang, Batukliang Utara, Jonggat, Praya Barat, Praya Barat Daya, Praya Tengah, Pringgarata, hingga Pujut. Desa-desa yang masuk kategori prioritas meliputi Barabali, Beber, Tanak Beak, Labulia, Sukarara, Ubung, Kateng, Penjajak, Selong Belanak, Kabul, Pandan Indah, Kelebuh, Pemepek, Bangket Parak, Sengkol, Tanak Awu, dan Tumpak.

Baiq Nelly menegaskan bahwa keberhasilan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik dari pemerintah daerah, perangkat desa, maupun dukungan masyarakat, dengan berbagai intervensi mulai dari peningkatan layanan dasar hingga penguatan ekonomi masyarakat. (wan)

 

Berita Terkait

Resmi! UMP NTB 2027 Melonjak 9,245 Persen
Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital
FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya
NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian
Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas
Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu
Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT
Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:02

Bahtera Seva 1 Layani Kebutuhan Perbankan Warga Kepulauan Seribu dibawah supervisi BRI BO Pluit Region 6

Minggu, 22 November 2026 - 12:02

MLV Teknologi: Integrator AV dan IT terbaik untuk proyek Kantor

Minggu, 22 November 2026 - 12:02

Sandy Christian Listiono Kembangkan Chrislishop di Tangerang

Minggu, 22 November 2026 - 11:02

Apa Saja yang Memengaruhi Keputusan Keuangan? Simak Beberapa Hal Berikut Ini

Minggu, 22 November 2026 - 10:02

Kemasan Tempe Berlubang atau Tertutup, Mana yang Tepat?

Minggu, 22 November 2026 - 09:02

Tiga Prinsip Kepemimpinan Founder JETE Jhonny Thio Doran yang Masuk Finalis EY 2026

Minggu, 22 November 2026 - 08:02

Sanct Social Rampungkan Musim Pertama Serial Film Pendeknya

Sabtu, 21 November 2026 - 23:02

BRI Wellness Experience Hadir di Plataran Borobudur, Padukan Wellness, Lifestyle, dan Benefit Perbankan

Berita Terbaru