Koran Mandalika, Lombok Tengah – Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Praya Lombok Tengah (Loteng) Widi Pramono optimistis penerimaan pajak mencapai target Rp 529 miliar tahun ini.
Menurut Widi, kenaikan APBD di Kabupaten Loteng dan Lombok Timur yang menjadi wilayah binaan memberi stimulus pada perekonomian daerah.
“Itu yang membuat kami cukup optimistis bahwa target tersebut bisa terpenuhi,” kata Widi saat silaturahmi dengan Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri, Senin (26/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala KPP yang baru saja bertugas di Loteng itu menjelaskan pada 2023, KPP Pratama Praya diberikan target mengumpulkan pajak pusat sebesar Rp 447 Miliar.
“Pada 2023, KPP Pratama Praya berhasil menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp 470 miliar atau 105 persen dari target,” ujar Widi.
Pembayaran pajak tersebut berasal dari wajib pajak yang berdomisili di Loteng sebesar Rp 254 miliar.
“Penerimaan pajak dari Loteng lebih tinggi dibandingkan Lombok Timur. Sebab, di Loteng ada bandara internasional dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika,” jelas Widi.
Pihaknya berterimakasih kepada Bupati Loteng atas kesadaran masyarakat yang cukup tinggi dalam hal kewajibannya membayar pajak.
“Makin besar pajak yang bisa dihimpun dari masyarakat, tentu akan kembali ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan dari APBN maupun APBD,” tutur Widi.
Sebagai gambaran tahun lalu, pusat mentransfer Rp 1,8 triliun untuk Loteng, atau sekitar 78% dari penerimaan APBD yang berjumlah Rp 2,3 triliun.
“Sebagian besar program pembangunan di Loteng itu berasal dari pajak yang dibayar masyarakat. Kesadaran masyarakat Loteng untuk membayar pajak perlu terus ditingkatkan,” ungkap Widi.
Pihaknya mengaku akan fokus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Baik pajak penghasilan orang pribadi maupun pajak dari badan usaha.
Salah satu indikator peningkatan kesadaran pajak masyarakat adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan.
Sementara itu, Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri mengungkapkan silaturrahmi adalah bagian yang harus dipertahankan.
Sebab, dengan banyak bersilaturahmi maka segala urusan akan selesai dan hubungan juga makin erat.
Terlebih lagi, KPP Pratama Praya merupakan mitra kerja dalam membangun Loteng lebih baik.
“Soal kewajiban membayar pajak, masyarakat Loteng sangat taat dan patuh pada aturan,” kata Pathul.
Menurut Ketua DPD Gerindra NTB itu, tingginya kesadaran masyarakat membayar pajak secara tidak langsung sudah membantu pemerintah dalam pembangunan.
Sebab, dari hasil pajak yang terkumpul akan kembali ke masyarakat .
Namun, itu berbentuk program yang bisa dinikmati kembali.
“Kami ingatkan dan mengajak masyarakat untuk mematuhi aturan, termasuk membayar pajak tepat waktu,” ucap Pathul. (*)
