Kepala KPP Pratama Praya Optimistis Penerimaan Pajak Capai Target Rp 529 Miliar - Koran Mandalika

Kepala KPP Pratama Praya Optimistis Penerimaan Pajak Capai Target Rp 529 Miliar

Senin, 26 Februari 2024 - 22:23

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala KPP Pratama Praya Optimistis Penerimaan Pajak Capai Target Rp 529 Miliar

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Praya Widi Pramono silaturahmi dengan Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri.

Koran Mandalika, Lombok Tengah – Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Praya Lombok Tengah (Loteng) Widi Pramono optimistis penerimaan pajak mencapai target Rp 529 miliar tahun ini.

Menurut Widi, kenaikan APBD di Kabupaten Loteng dan Lombok Timur yang menjadi wilayah binaan memberi stimulus pada perekonomian daerah.

“Itu yang membuat kami cukup optimistis bahwa target tersebut bisa terpenuhi,” kata Widi saat silaturahmi dengan Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri, Senin (26/2).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala KPP yang baru saja bertugas di Loteng itu menjelaskan pada 2023, KPP Pratama Praya diberikan target mengumpulkan pajak pusat sebesar Rp 447 Miliar.

“Pada 2023, KPP Pratama Praya berhasil menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp 470 miliar atau 105 persen dari target,” ujar Widi.

Pembayaran pajak tersebut berasal dari wajib pajak yang berdomisili di Loteng sebesar Rp 254 miliar.

Baca Juga :  Pembalap MotoGP Puji Setinggi Langit Layanan Bandara Lombok

“Penerimaan pajak dari Loteng lebih tinggi dibandingkan Lombok Timur. Sebab, di Loteng ada bandara internasional dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika,” jelas Widi.

Pihaknya berterimakasih kepada Bupati Loteng atas kesadaran masyarakat yang cukup tinggi dalam hal kewajibannya membayar pajak.

“Makin besar pajak yang bisa dihimpun dari masyarakat, tentu akan kembali ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan dari APBN maupun APBD,” tutur Widi.

Sebagai gambaran tahun lalu, pusat mentransfer Rp 1,8 triliun untuk Loteng, atau sekitar 78% dari penerimaan APBD yang berjumlah Rp 2,3 triliun.

“Sebagian besar program pembangunan di Loteng itu berasal dari pajak yang dibayar masyarakat. Kesadaran masyarakat Loteng untuk membayar pajak perlu terus ditingkatkan,” ungkap Widi.

Pihaknya mengaku akan fokus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Baik pajak penghasilan orang pribadi maupun pajak dari badan usaha.

Baca Juga :  Bahas Program Kemasyarakatan di NTB, Rotary District 3420 Akan Kolaborasi dengan Pemprov

Salah satu indikator peningkatan kesadaran pajak masyarakat adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan.

Sementara itu, Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri mengungkapkan silaturrahmi adalah bagian yang harus dipertahankan.

Sebab, dengan banyak bersilaturahmi maka segala urusan akan selesai dan hubungan juga makin erat.

Terlebih lagi, KPP Pratama Praya merupakan mitra kerja dalam membangun Loteng lebih baik.

“Soal kewajiban membayar pajak, masyarakat Loteng sangat taat dan patuh pada aturan,” kata Pathul.

Menurut Ketua DPD Gerindra NTB itu, tingginya kesadaran masyarakat membayar pajak secara tidak langsung sudah membantu pemerintah dalam pembangunan.

Sebab, dari hasil pajak yang terkumpul akan kembali ke masyarakat .

Namun, itu berbentuk program yang bisa dinikmati kembali.

“Kami ingatkan dan mengajak masyarakat untuk mematuhi aturan, termasuk membayar pajak tepat waktu,” ucap Pathul. (*)

Berita Terkait

Resmi! UMP NTB 2027 Melonjak 9,245 Persen
Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital
FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya
NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian
Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas
Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu
Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT
Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 22:02

Pertahankan Kualitas Perkerasan Jalan Tol, PT Jasamarga Tollroad Maintenance Laksanakan Rekonstruksi Perkerasan dan SFO di Area Jakarta–Tangerang & JKC

Minggu, 22 November 2026 - 18:02

Bahtera Seva 1 Layani Kebutuhan Perbankan Warga Kepulauan Seribu dibawah supervisi BRI BO Pluit Region 6

Minggu, 22 November 2026 - 12:02

MLV Teknologi: Integrator AV dan IT terbaik untuk proyek Kantor

Minggu, 22 November 2026 - 11:02

Apa Saja yang Memengaruhi Keputusan Keuangan? Simak Beberapa Hal Berikut Ini

Minggu, 22 November 2026 - 11:02

BRI Insurance Bayarkan Klaim Property All Risk Senilai Rp1,57 Miliar kepada Nasabah Terdampak Banjir di Aceh Utara

Minggu, 22 November 2026 - 10:02

Kemasan Tempe Berlubang atau Tertutup, Mana yang Tepat?

Minggu, 22 November 2026 - 09:02

Tiga Prinsip Kepemimpinan Founder JETE Jhonny Thio Doran yang Masuk Finalis EY 2026

Minggu, 22 November 2026 - 08:02

Sanct Social Rampungkan Musim Pertama Serial Film Pendeknya

Berita Terbaru