Oleh : Iwan Harsono
Koran Mandalika, Mataram – Program Desa Berdaya yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bukan sekadar program bantuan sosial biasa, tetapi merupakan strategi struktural untuk mengatasi kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan. Melalui pendekatan intervensi terpadu yang menggabungkan perlindungan sosial,
pemberdayaan ekonomi, pendampingan, dan inklusi keuangan, strategi ini menempatkan desa sebagai unit pembangunan utama dalam menurunkan kemiskinan di akar rumput.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertimbangan kebijakan ini lahir dari kondisi nyata di NTB. Laporan perkembangan indikator kesejahteraan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di NTB masih signifikan: pada 2024 mencapai 11,91 % dari total penduduk, dengan
tantangan kemiskinan ekstrem yang memerlukan pendekatan lebih dari sekedar bantuan sementara.
Mengapa Harus Desa Berdaya?
1. Kemiskinan merupakan masalah struktural yang memerlukan strategi berlapis. Fokus program terletak pada graduasi keluarga miskin
dari ketergantungan menjadi kemandirian ekonomi melalui pendampingan dan penguatan kapasitas, bukan hanya pemberian bantuan langsung. Ini sejalan dengan praktik graduation approach yang telah diakui secara global sebagai metode efektif dalam mengeluarkan rumah tangga dari kemiskinan ekstrem, dengan tingkat keberhasilan antara 75 %–95 % di berbagai negara.
2. Intervensi yang terukur dan menyeluruh. Pemprov NTB telah menyiapkan indikator kemiskinan sebanyak 39 variabel untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran dan terukur. Pendamping lokal akan bekerja langsung dengan sekitar 50 KK pada tahap awal setiap desa, memperkuat penguasaan data dan respons program.
3. Fokus pada desa-desa miskin ekstrem. Strategi ini diarahkan pada desa-desa dengan konsentrasi kemiskinan paling tinggi; misalnya 106 desa miskin ekstrem ditargetkan keluar dari kemiskinan melalui program ini dalam jangka
menengah (sebelum tahun 2029).
Argumen Pendukung Strategi Struktural
a. Desa Berdaya memadukan berbagai pilar pembangunan: sosial, ekonomi, dan digitalisasi desa untuk memperkuat transparansi dan efektivitas intervensi. Artinya, desa bukan hanya mendapatkan dana, tetapi juga kapasitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbasis data digital, sehingga potensi desa dapat dimaksimalkan.
b. Pendekatan ini tak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga kemampuan desa dalam mengelola sumberdaya lokal seperti desa mandiri pangan dan potensi pariwisata, yang merupakan kunci diversifikasi pendapatan masyarakat pedesaan.
c. Model ini juga dinilai selaras dengan inisiatif dunia, seperti metode graduasi yang diusung BRAC International sebuah bukti bahwa strategi yang dipilih bukan sekadar moda lokal tetapi telah diuji di berbagai konteks pembangunan
global.
Potensi dan Tantangan
Potensi:
a. Program ini dapat meningkatkan ketahanan ekonomi desa melalui pengembangan usaha produktif, akses ke layanan keuangan inklusif, dan dukungan pelatihan keterampilan.
b. Penguatan kelembagaan desa mendukung ownership lokal terhadap
pembangunan berkelanjutan.
Tantangan:
a. Keberhasilan tergantung pada quality of coaching, integrasi lintas sektor, dan kesinambungan pembiayaan di luar APBD.
c. Ketepatan pengukuran dan validitas data desa masih menjadi pekerjaan rumah dalam menjamin efektivitas kebijakan.
Kesimpulan
Desa Berdaya di NTB lebih dari sekadar paket program: ia merupakan pendekatan struktural dan sistematis untuk mengatasi kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan komunitas, pendampingan berbasis data, dan pembangunan ekonomi lokal.
Dengan target yang jelas, indikator yang terukur, serta dukungan metodologis dari praktik global yang terbukti, program ini berpotensi menjadi model pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis desa.
Namun, keberhasilan jangka panjangnya tergantung pada implementasi di tingkat lokal, komitmen multi-stakeholder, dan adaptasi responsif terhadap dinamika nyata di lapangan. (*)
