Koran Mandalika, Lombok Tengah – Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Lombok memasang target tinggi pada 2025. Sebagai perguruan tinggi vokasi di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dengan akreditas unggul. Berbagai persiapan untuk mencapai target tersebut sejauh ini pun telah dilakukan para civitas Poltekpar Lombok.
“Saat ini baru Poltekpar Bandung yang sudah menyandang status akreditas unggul. Mudah-mudahan tahun depan Poltekpar Lombok juga bisa memperoleh status tersebut. Proses untuk kesana sudah berjalan,” ungkap Direktur Poltekpar Lombok Dr. Ali Muhtasom.
Sementara itu, Humas Poltekpar Lombok Herry Sastrawan menambahkan akreditas unggul merupakan penilaian tertinggi untuk perguruan tinggi. Dengan menyandang status tersebut maka sebuah perguruan tinggi dinyatakan sangat kompeten dalam menjalankan tugas tri dharma perguruan tinggi yaitu Pengajaran, penelitian, dan pengabdian Yang tentunya juga akan semakin menambah kepercayaan publik kepada Poltekpar Lombok ke depanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Memang untuk bisa menyandang status tersebut bukan perkara mudah. Apalagi sekelas Poltekpar Lombok yang tergolong kampus baru dibandingkan dengan Poltekpar Bandung ataupun Bali yang usianya sudah cukup lama. Namun, Poltekpar Lombok akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyandang status unggul tersebut.
Poltekpar Lombok diberikan waktu oleh pemerintah pusat sampai akhir tahun ini untuk melengkapi semua dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan terkait proses penilaian akreditasi tersebut. Karena penilaiannya sendiri baru akan dilaksanakan setelah dokumen tersebut dengan lengkap hingga akhir tahun ini .
Nantinya, setelah dokumen dan persyaratan sudah lengkap, tim penilaian akan melakukan visitasi ke Poltekpar Lombok. Untuk mengecek kesesuaian dokumen dan persyaratan dengan kondisi di lapangan.
“Prosesnya masih cukup panjang dan kita sejauh ini terus berupaya melengkapi semua dokumen serta persyaratan yang dibutuhkan,” imbuh Herry.
Untuk bisa menyandang status unggul banyak hal yang dinilai. Tidak hanya soal ketersediaan sarana penunjang pendidikan saja, tetapi juga soal ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengajar yang ada. Termasuk juga dukungan dan kemitraan dengan pemerintah, lembaga Pendidikan, Industri serta masyarakat .
“Semua aspek kita persiapkan,” pungkasnya. (*)
