Rp9 Miliar Masih Nyangkut, 15 OPD Pemprov NTB “Ditegur” BPK - Koran Mandalika

Rp9 Miliar Masih Nyangkut, 15 OPD Pemprov NTB “Ditegur” BPK

Rabu, 9 September 2026 - 08:51

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rp9 Miliar Masih Nyangkut, 15 OPD Pemprov NTB “Ditegur” BPK

Koran Mandalika, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih belum membereskan temuan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2025.

Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman, mengatakan sebanyak 15 OPD belum menyelesaikan pengembalian dana temuan BPK tersebut dengan total tunggakan Rp 9 miliar.

“15 OPD, karena beberapa kendala terutama terkait pekerjaan-pekerjaan oleh pihak ketiga. Kemudian pekerjaan-pekerjaan dari OPD yang melakukan swakelola kan agak susah memang untuk melakukan penagihan. Tunggakan kita sekitar 9 (miliar) sekian lah,” kata Budi, Selasa (8/9).

Ia membeberkan bahwa tunggakan terbanyak ada pada Dinas PUPRPKP.

“Terbanyak di PUPR,” bebernya.

Budi menjelaskan pihaknya akan memanggil 15 OPD dan akan disidangkan oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR).

Kemudian, sebagai tindak lanjut, 15 OPD yang belum mengembalikan nantinya akan diberikan waktu 90 hari. Jika tidak dikembalikan dalam jangka waktu tersebut pihaknya akan menyerahkan ke Aparat Penegak Hukum ( APH).

Baca Juga :  Wagub Umi Dinda Hadiri Sidang DPD RI, Aspirasi Daerah Diperkuat di Tingkat Nasional

“Kita nanti membuat berita acara hasil sidangnya itu kapan. Dalam jangka waktu 90 hari maksimal, kalau tidak kita serahkan ke yang saya sampaikan itu (APH),” jelasnya.

Ia menegaskan tidak ada ruang bagi para penunggak hutang tersebut. Apapun alasannya, dana tersebut harus dikembalikan.

“Tidak ada ruang. Memang uang itu harus dikembalikan apapun alasannya,” tegasnya. (dik)

Berita Terkait

Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital
FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya
NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian
Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas
Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu
Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT
Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif
Alarm Merah dari FITRA NTB: Anggaran Desa Berdaya Rp214 Miliar Rawan Masalah Tanpa Transparansi

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:02

Game ADV Pendukung Kerja × Komunikasi “Muv-Luv Girls Garden Mellow Days” Resmi Rilis! Lengkap dengan kode serial untuk mendapatkan Memory eksklusif “MabuGaru”!

Jumat, 20 November 2026 - 18:02

BINUS ONLINE Perkuat Kemitraan Dengan Politeknik dan Perluas Kolaborasi Pendidikan serta Riset

Jumat, 20 November 2026 - 18:02

Transformasi Digital Tingkatkan Risiko Serangan, Penetration Testing Dibutuhkan untuk Menguji Ketahanan Sistem Perusahaan

Jumat, 20 November 2026 - 18:02

Strategi Baru Visibilitas Bisnis: VRITIMES Memperkenalkan Solusi PR Digital di KBC BizFest 2026

Jumat, 20 November 2026 - 18:02

Beroperasi Kembali, Zenius Kini Hadir sebagai Zenius Group

Jumat, 20 November 2026 - 17:02

Paket Internet Kencang Belum Tentu Menjamin WiFi Stabil, Ini Alasannya

Jumat, 20 November 2026 - 16:02

Zumba Party “Move Your Body” Meriah Digelar di Marianna Resort & Convention Samosir

Jumat, 20 November 2026 - 16:02

Prabowo Dorong UMKM Masuk Pasar Regional ASEAN, Infrastruktur Digital seperti ION Jadi Kunci

Berita Terbaru