Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, meninjau langsung lokasi bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada Minggu (25/1/2026). Dalam tinjauan tersebut, Menteri Dody menginstruksikan seluruh balai Kementerian PU di wilayah Jawa Barat untuk terus siaga memberikan dukungan penuh dalam penanganan darurat dan proses evakuasi korban.
Bencana longsor telah terjadi di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, pada Jumat (23/1/2026) pukul 03.00 WIB. Bencana ini dipicu oleh hujan intensitas tinggi dan mengakibatkan kerusakan parah di Kampung Pasirkuning RT 05/11 dan Kampung Pasirkuda RT 01/10, Cisarua.
“Fokus utama saat ini adalah membantu penanganan darurat dan evakuasi oleh Basarnas dan tim SAR gabungan dengan menyiagakan alat berat serta sarana pendukung yang dibutuhkan lainnya,” ungkap Menteri Dody di lokasi kejadian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk mendukung upaya penanganan darurat bencana, Kementerian PU telah memobilisasi alat berat melalui kolaborasi lintas balai. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Marasi Deon Joubert, melaporkan bahwa total terdapat 9 alat berat yang dikerahkan.
“Dari 9 alat berat yang dikerahkan, sebanyak 6 sudah disiagakan di lokasi. Sudah ada yang mulai dioperasikan untuk membantu evakuasi, tapi karena tadi ada longsor susulan, sementara ini alatnya diminta untuk standby dulu sambil menunggu arahan lebih lanjut dari Basarnas,” jelas Marasi.
Rincian dukungan alat berat dari Kementerian PU berupa:
· 3 unit excavator PC 75 (standby di lokasi) dan 3 unit excavator PC 75 (dalam proses mobilisasi) dikerahkan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat.
· 1 unit excavator PC 200 (standby di lokasi) dan 1 unit excavator PC 55 (mobilisasi) dari BBWS Citarum.
· 1 unit excavator PC 55 (mobilisasi) dari BBWS Cimanuk Cisanggarung.
Selain alat berat, Kementerian PU juga menurunkan Tim Tanggap Darurat Air dan Sanitasi (TARAT) Cipta Karya Jawa Barat. Tim TARAT hadir di lokasi untuk menyediakan sarana prasarana dasar di lokasi tenda pengungsian. Mereka menyediakan sarana dan prasarana pendukung berupa 2 unit toilet portabel, 2 unit tangki air berkapasitas 4.000 liter, serta 2 unit hidran umum berkapasitas 2.000 liter yang ditempatkan di sekitar lokasi bencana dan posko terpadu.
Menteri Dody menegaskan bahwa setelah masa tanggap darurat selesai, langkah preventif akan segera diambil. Ia meminta BBWS Citarum melakukan kajian teknis menyeluruh terhadap jalur air, mulai dari hulu di Gunung Burangrang hingga ke hilir. Kajian ini bertujuan agar aliran air dapat dikendalikan demi mencegah terulangnya bencana serupa.
“Sedangkan untuk relokasi warga terdampak, kami akan diskusikan dulu dengan pemerintah daerah di mana lokasi terbaik untuk relokasinya,” tambah Menteri Dody.
Sementara itu, Kepala Basarnas, Mohammad Syafii, menjelaskan bahwa material longsor berasal dari runtuhan lereng kaki Gunung Burangrang akibat hujan deras berturut-turut yang terbawa aliran air menuju permukiman.
“Untuk proses evakuasi, hari ini kita sudah mulai menggunakan alat berat terpilih di sektor-sektor tertentu. Mudah-mudahan bisa membantu kita mempercepat penemuan korban,” ujar Kepala Basarnas, Syafii.
Berdasarkan data sementara, tercatat sedikitnya 44 rumah warga terdampak. Sebanyak 112 orang dilaporkan hilang, di mana 23 orang ditemukan selamat, 9 orang meninggal dunia, dan 80 orang lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan.
Mengingat kondisi tanah yang masih labil dan berkadar air tinggi, proses evakuasi dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari risiko longsor susulan.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Tentang Biro Komunikasi Kementerian Pekerjaan Umum
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES
