DPRD Lombok Tengah Godok Revisi Perda tentang Pemerintahan Desa - Koran Mandalika

DPRD Lombok Tengah Godok Revisi Perda tentang Pemerintahan Desa

Sabtu, 20 April 2024 - 13:35

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koran Mandalika, Lombok Tengah – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah saat ini sedang menggodok revisi peraturan daerah (Perda) tentang pemerintahan desa.

Bahkan, saat ini rancangan peraturan daerah (Ranperda) pemerintahan desa ini sudah masuk tahapan fasilitasi oleh Pemprov NTB.

Namun, dengan disahkannya perubahan atas undang- undang Desa oleh DPR RI maka target penyelesaian revisi Perda ini bisa berdampak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pasalnya, dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lombok Tengah berencana akan langsung mengakomodir point perubahan dalam undang- undang desa yang baru tersebut dalam revisi Perda pemerintahan desa ini.

Sebelumnya, dalam revisi perda ini masa jabatan kepala desa (Kades) masih tetap mengacu pada regulasi lama, yakni tetap enam tahun.

Baca Juga :  DPRD Lombok Tengah Respons Anggaran Konser Dewa 19

Namun, dalam perubahan undang-undang desa masa jabatan kades ada delapan tahun.

Dari Pansus saat itu tetap mengacu pada aturan enam tahun karena saat pembahasan Ranperda ini undang-undang desa terbaru masih belum disahkan.

Ketua Pansus DPRD Lombok Tengah Andi Mardan menegaskan bahwa saat ini Ranperda tentang pemerintahan desa masih pada tingkat fasilitasi Pemprov NTB.

Hanya saja, nantinya setelah tahapan fasilitasi ini selesai maka akan dibahas kembali untuk mengakomodir poin perubahan dalam undang- undang Desa tersebut.

“Ranperda pemerintahan desa ini masih pada tahapan fasilitasi oleh Pemprov NTB, setelah itu baru kami bahas lagi. Terkait masa perpanjangan baru-baru ini, kami tidak menutup kemungkinan untuk sekaligus melakukan perubahannya,” kata Andi Mardan, belum lama ini.

Baca Juga :  DPRD Minta Pemkab Loteng Benahi Pasar Renteng, Usulkan Redesain

Politikus Demokrat itu menegaskan bahwa sebelumnya memang di Ranperda pemerintahan desa ini masa jabatan kades masih enam tahun.

Namun, dengan adanya perubahan undang-undang menjadi delapan tahun ini maka secara otomatis harus juga diakomodir ke depannya.

Sehingga, mumpung saat ini Ranperda ini masih belum disahkan maka dilakukan pembahasan untuk mengakomodir perubahan undang-undang ini.

“Jadi di Ranperda yang saat ini masih pada tahap fasilitasi Pemprov NTB ini masa jabatan kades masih enam tahun. Tapi setelah fasilitasi selesai akan kami bahas lagi makanya bisa jadi dalam Perda Pemerintahan Desa ini nantinya masa jabatan kades langsung kami akomodir yang delapan tahun,” ujar Sekretaris DPD Demokrat NTB itu. (wan)

Berita Terkait

DPRD Loteng Setujui Ranperda Pembentukan 14 Desa
Bangun Rumah Sakit Yatim, Bupati Loteng: Duitnya Masih Diusahakan
Dua Ranperda Usulan DPRD Disambut Positif Pemkab Loteng
Realisasi PBB-P2 di Dua Dusun Capai 100 Persen, Kadus Diganjar Penghargaan
Raih WTP Ke-12, Lombok Tengah Peringkat 1 Berdasarkan Audit BPK
DPRD Minta Pemkab Loteng Benahi Pasar Renteng, Usulkan Redesain
Akomodir Kebutuhan Masyarakat, Bagus Demokrat Tertarik Pindah Komisi Lagi
Dinas Pertanian Siapkan Rp 100 Juta untuk 39.500 Bibit Singkong

Berita Terkait

Minggu, 23 Juni 2024 - 06:00

Investasi dalam proyek energi terbarukan sejalan dengan tujuan keberlanjutan Dubai.

Sabtu, 22 Juni 2024 - 11:08

VRITIMES Memperkuat Jejaring Informasi dengan Kolaborasi Media Bersama WartaSenayan.online, CyberAktual.online, MediaPakar.online, dan AgaraToday.online

Sabtu, 22 Juni 2024 - 09:00

Penandatanganan MoU antara PT Technogis Indonesia dan BRIN: Langkah Strategis Menuju Inovasi Teknologi di Indonesia

Sabtu, 22 Juni 2024 - 06:00

Nikmati Kemegahan Dubai: Acara Tuan Rumah Global yang Khas di Indonesia

Jumat, 21 Juni 2024 - 16:22

Tiga Risiko yang Berpotensi Hambat Indonesia Emas 2045?

Jumat, 21 Juni 2024 - 16:13

Memahami Kejahatan Siber di Era Serba Digital

Jumat, 21 Juni 2024 - 16:00

Buka Peluang Lebih Dini untuk Kerja, BINUS University Hadirkan Kuliah 2,5 Tahun

Jumat, 21 Juni 2024 - 15:57

Produk Tembakau Alternatif Jadi Opsi Beralih dari Kebiasaan Merokok

Berita Terbaru

Teknologi

Tiga Risiko yang Berpotensi Hambat Indonesia Emas 2045?

Jumat, 21 Jun 2024 - 16:22