Koran Mandalika, Mataram – Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat sebanyak 99 persen telah memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu disampaikan oleh Deputi Direksi Wilayah XI (Bali Nusra) BPJS Kesehatan, Sofyeni, usai pertemuannya dengan Gubernur NTB.
Namun, angka tersebut berbeda dengan jumlah peserta aktif. Sofyeni, mengatakan jumlah keaktifan peserta masih 82 persen.
“Nah ini nanti tentunya PR bersama bagaimana meningkatkan keaktifan peserta,” katanya, Senin (11/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk meningkatkan jumlah peserta aktif, lanjut dia, pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.
“Khususnya bupati ya, yang memang kepesertaannya masih di bawah 80 persen,” lanjutnya.
Dia merincikan, ada dua kabupaten di NTB dengan jumlah peserta aktif masih di bawah 80 persen, yakni Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah.
“Tapi nanti tentunya kepala cabang akan berkoordinasi dengan kabupaten tersebut untuk meningkatkan keaktifannya,” beber Sofyeni.
Dia menjelaskan kurangnya keaktifan peserta JKN ini disebabkan oleh penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) beberapa waktu lalu.
“Cukup banyak (dinonaktifkan). Kebetulan di Lotim cukup banyak, seratus ribuan. Tentunya kita juga memahami kondisi keuangan daerah seperti apa, ya pelan-pelan lah,” jelasnya.
Dia menuturkan pemerintah daerah memiliki komitmen untuk meningkatkan jumlah keaktifan peserta.
Selain itu, sebagai upaya peningkatan perserta JKN, pihaknya juga mengajak setiap badan usaha yang memiliki CSR untuk bersinergi.
“Kita ajak untuk sinergi untuk bisa mensinergikan program CSR-nya terhadap peserta yang memang enggak mampu, dibayarkan iurannya oleh CSR,” ucapnya. (dik)
