‎Lima Komisioner KI NTB Resmi Dilantik - Koran Mandalika

‎Lima Komisioner KI NTB Resmi Dilantik

Kamis, 26 Februari 2026 - 20:27

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

‎Lima Komisioner KI NTB Resmi Dilantik

Koran Mandalika, Mataram- Sebanyak lima Komisioner Komisi Informasi (KI) periode 2026-2030, dilantik secara resmi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).
‎
‎Adapun lima anggota Komisi Informasi Provinsi NTB, yang ditetapkan oleh Komisi I DPRD NTB, yakni Sansuri, Armansyah Putra, Husna Fatayati, Suaeb Qury, dan Sahnam.
‎
‎Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan agar amanah tersebut dapat dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab.
‎
‎“Kami berharap Komisi Informasi dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB,” kata Iqbal, Kamis (26/2).
‎
‎Iqbal menegaskan, bahwa hasil survei dan evaluasi pada periode sebelumnya menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi dalam tata kelola keterbukaan informasi publik.
‎
‎Karena itu, sinergi antara Komisi Informasi dan seluruh badan publik diharapkan mampu memperbaiki kekurangan sekaligus meningkatkan capaian yang telah diraih.
‎
‎Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Komisioner Komisi Informasi periode sebelumnya yang telah meletakkan fondasi penting bagi penguatan keterbukaan informasi di NTB.
‎
‎“Komisi Informasi yang baru tidak memulai dari nol. Banyak pijakan yang telah dibangun sebelumnya. Yang sudah baik kita perkuat, yang belum kita inovasikan dan yang kurang kita perbaiki bersama,” tegasnya.
‎
‎Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada Tim Panitia Seleksi (Pansel) yang telah menjalankan proses penjaringan secara panjang hingga menghasilkan 15 nama calon yang diajukan kepada DPRD Provinsi NTB.
‎
‎Mengacu pada amanat Komisi Informasi Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib membuka akses informasi kepada masyarakat kecuali informasi yang dikecualikan.
‎
‎Dalam konteks tersebut, Komisi Informasi memiliki peran strategis sebagai penjaga keseimbangan antara hak publik untuk mengetahui dan kewajiban negara dalam melindungi informasi tertentu.
‎
‎Di era digital dan transformasi birokrasi saat ini, masyarakat menuntut pelayanan informasi yang cepat, jelas, dan transparan.
‎
‎Tantangan keterbukaan informasi tidak hanya sebatas membuka akses, tetapi juga memastikan informasi yang disampaikan akurat, utuh, dan tidak menyesatkan.
‎
‎Iqbal menekankan bahwa Komisi Informasi tidak hanya menjalankan fungsi ajudikasi dan mediasi sengketa informasi, tetapi juga menjadi motor penggerak budaya transparansi di seluruh badan publik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
‎
‎Selain itu, Komisi Informasi diharapkan mampu menjadi lembaga yang tegas namun adil, independen dalam mengambil keputusan, serta aktif membangun literasi keterbukaan informasi di tengah masyarakat.
‎
‎“Kritik yang konstruktif, rekomendasi yang solutif, serta pengawasan yang objektif akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan publik adalah modal sosial terbesar dalam pembangunan,” jelasnya.
‎
‎Iqbal berpesan agar para komisioner menjadikan jabatan tersebut sebagai ruang pengabdian dan ibadah, serta terus membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik.
‎
‎“Dengan keterbukaan, partisipasi akan tumbuh, dan dengan transparansi, akuntabilitas akan menguat,” pungkasnya. (*)

Baca Juga :  MTQ NTB 2026 Telah Usai, Lombok Tengah Raih Juara Umum

Berita Terkait

Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital
FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya
NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian
Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas
Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu
Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT
Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif
Alarm Merah dari FITRA NTB: Anggaran Desa Berdaya Rp214 Miliar Rawan Masalah Tanpa Transparansi

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:02

Game ADV Pendukung Kerja × Komunikasi “Muv-Luv Girls Garden Mellow Days” Resmi Rilis! Lengkap dengan kode serial untuk mendapatkan Memory eksklusif “MabuGaru”!

Jumat, 20 November 2026 - 18:02

BINUS ONLINE Perkuat Kemitraan Dengan Politeknik dan Perluas Kolaborasi Pendidikan serta Riset

Jumat, 20 November 2026 - 18:02

Transformasi Digital Tingkatkan Risiko Serangan, Penetration Testing Dibutuhkan untuk Menguji Ketahanan Sistem Perusahaan

Jumat, 20 November 2026 - 18:02

Strategi Baru Visibilitas Bisnis: VRITIMES Memperkenalkan Solusi PR Digital di KBC BizFest 2026

Jumat, 20 November 2026 - 18:02

Beroperasi Kembali, Zenius Kini Hadir sebagai Zenius Group

Jumat, 20 November 2026 - 17:02

Paket Internet Kencang Belum Tentu Menjamin WiFi Stabil, Ini Alasannya

Jumat, 20 November 2026 - 16:02

Zumba Party “Move Your Body” Meriah Digelar di Marianna Resort & Convention Samosir

Jumat, 20 November 2026 - 16:02

Prabowo Dorong UMKM Masuk Pasar Regional ASEAN, Infrastruktur Digital seperti ION Jadi Kunci

Berita Terbaru