Koran Mandalika, Mataram – Akademisi Universitas Mataram Dr Iwan Harsono merespons tanggapan Menteri Dalam Negeri Prof. Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang menyoroti kontraksi ekonomi NTB minus 1,47 persen.
Dosen Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Mataram menilai angka tersebut merupakan statistical illusion atau ilusi statistik.
Ini dapat menyesatkan jika dijadikan indikator utama kesejahteraan masyarakat NTB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pertumbuhan ekonomi/tingkat kesejahteraan masyarakat NTB pada Triwulan I 2025 sebenarnya mencapai 5,57 persen,” katanya.
“Pertumbuhan ini meningkat dibandingkan Triwulan I 2023 yang sebesar 3,01 persen dan Triwulan I 2024 yang sebesar 4,65 persen,” sambung Iwan sembari menyebut, hal tersebut sama-sama menghitung tanpa tambang.
Menurutnya, data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) memang sah sebagai acuan utama, tetapi interpretasinya harus dilakukan secara cermat, terutama ketika sektor pertambangan mendominasi komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB.
Iwan menekankan, pertumbuhan ekonomi non-tambang jauh lebih relevan untuk menilai kesejahteraan 5,6 juta penduduk NTB secara makro.
Sektor pertambangan, seperti PT Amman Mineral di Sumbawa Barat, memang menyumbang besar terhadap PDRB, namun manfaat langsungnya terhadap masyarakat terbatas. Sektor ini padat modal, bukan padat karya.
“Nilai tambah dinikmati pusat dan luar negeri, dan tidak banyak menggerakkan sektor-sektor lain seperti UMKM, petani, dan nelayan,” ucapnya.
Lebih lanjut, flluktuasi harga tembaga dan emas di pasar global serta kebijakan larangan ekspor konsentrat mineral mentah oleh pemerintah pusat juga menambah volatilitas sektor ini.
“Meski PDRB naik-turun tajam, sektor riil masyarakat seperti konsumsi, perdagangan, pertanian, dan jasa tetap tumbuh stabil,” bebernya. (*)
