Koran Mandalika, Mataram – Investor proyek kereta gantung Gunung Rinjani yakni PT Indonesia Lombok Resort, mengutus perwakilannya menemui Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal pada Kamis 14 Agustus 2025, kemarin. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Yusron Hadi.
Yusron mengatakan pertemuan tersebut di hadiri sejumlah kepala OPD terkait.
“Bahwa betul Bapak Gubernur kemarin menerima kunjungan dari pihak yang disebutkan berkeinginan membangun kereta gantung untuk wisata Gunung Rinjani. Beliau di dampingi oleh Kadis LHK, Plt Kadis DPMPTSP, Kadis Pariwisata dan Kadis Kominfotik,” kata Yusron, Jumat (15/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia menjelaskan, dalam audiensi tersebut pihak investor mempresentasikan gambaran awal daripada proyek yang mereka usulkan baik seperti teknis pembangunan, operasional maupun dampak ekonominya.
“Usulan proyek ini sudah ada sebelum bapak gubernur dan ibu wakil gubernur sekarang, jadi ini baru beliau mendapatkan penjelasan langsung kali pertama terkait usulan proyek ini,” jelasnya.
Untuk itu, kata Yusron, proyek tersebut masih harus dikaji oleh pihak Pemprov NTB. Dikarenakan banyak hal yang menjadi bahan pertimbangan.
“Tentu saja beliau (gubernur) perlu mempelajari lebih mendalam bagaimana proyek tidak secara teknis maupun ekonominya saja, namun yang lebih utama dari itu semua adalah keberterimaan semua pihak dari aspek lingkungan, sosial, budaya dan bahkan nilai-nilai filosofi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tentang Rinjani,” ujar Yusron.
Dia menegaskan, Investor juga harus memahami bahwa Rinjani bukan hanya tentang gunung. Melainkan, Rinjani adalah bagian penting dari Pulau Lombok.
“Bapak Gubernur juga menyampaikan supaya dipahami oleh pengusul/investor bahwa Rinjani bukan entitas gunung, Rinjani adalah Pulau Lombok dan Pulau Lombok akarnya adalah Rinjani. Sehingga sangat kuat pesan-pesan non teknis yang disampaikan oleh bapak Gubernur,” tegas Yusron.
Pemrov NTB akan melakukan komunikasi secara masif dengan pemerintah pusat mengenai dampak lingkungan. Selain itu, Pemprov NTB tetap terbuka dan menerima masukan-masukan dari masyarakat.
“Oleh karena itu, pemerintah provinsi akan aktif berkomunikasi dengan pemerintah pusat berkaitan dengan proses amdal yang tengah berlangsung di kementerian LHK menyampaikan seluruh aspek yang terpengaruhi proyek ini dan akan intensif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan mendengarkan aspirasi masyarakat,” tutup Yusron. (*)
