Koran Mandalika, Mataram — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah merancang pembangunan museum tematik sebagai bagian dari strategi jangka panjang pembangunan kebudayaan daerah. Gagasan ini dipersiapkan untuk masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Program ini digagas dengan harapan dapat mewujudkan pusat kebudayaan yang hidup, fungsional, dan relevan dengan perkembangan zaman.
Tim Percepatan Pemprov NTB, Chairul Mahsul, menjelaskan bahwa museum tematik menjadi salah satu program strategis yang dirancang untuk lima tahun mendatang. Ia menyebut, konsep ini sudah dituangkan dalam kegiatan strategis pemerintah dan telah disertifikasi sebagai bagian dari arah pembangunan konkret.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Konsep di kegiatan strategi itu disertifikasi museum, itu kan bahasa konkrit untuk pembangunan museum tematik dalam RPJMD. Ini amat penting untuk RPJMD lima tahun ke depan, 2025–2029,” ujarnya dalam kegiatan focus grup discussion pembentukan museum tematik NTB di Museum NTB, Senin (4/8/205).
Gagasan pembangunan museum ini lahir dari pengalaman Gubernur NTB saat melakukan kunjungan ke luar negeri, di mana museum selalu menjadi destinasi utama yang tidak hanya menyajikan koleksi budaya, tetapi juga berfungsi sebagai pusat riset dan edukasi.
Visi ini kemudian dibawa ke NTB agar museum tidak sekadar menjadi ruang pajang, melainkan ruang hidup yang mendekatkan publik pada pengetahuan dan identitas budaya lokal.
“Pak Gubernur memang jelas bahwa beliau menginginkan kehadiran museum dalam waktu lima tahun ini. Karena kan pengalaman beliau di luar negeri, museum selalu menjadi destinasi utama wisatawan untuk pusat riset, mengenal budaya setempat, mengenal produk kebudayaannya,” kata Chairul.
Museum tematik yang akan dibangun, lanjut Chairul, tak hanya menampilkan benda-benda peninggalan sejarah, tetapi juga menjadi pusat edukasi dan riset yang dapat diakses semua kalangan, mulai dari pelajar hingga peneliti. Museum akan menjadi ruang pembelajaran terbuka yang memperkuat literasi budaya dan sejarah masyarakat NTB.
“Dia menjadi pusat edukasi juga selain jadi pusat riset. Nah, ini bagi orang tidak lagi kesulitan untuk mencari kemana dia harus menjadikan bahan-bahan riset dan pembelajaran, baik bagi anak-anak sekolah maupun periset nasional dan lokal,” jelasnya.
Untuk mempercepat proses pembangunan, Pemprov NTB tidak akan membangun gedung baru dari nol. Sebaliknya, gedung-gedung kantor milik pemerintah yang sudah tidak difungsikan karena penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD) akan dimanfaatkan. Langkah ini dinilai lebih efisien dan sesuai dengan konsep tematik yang fleksibel dalam penataan ruang.
“Namanya tematik, pasti sesuai dengan temanya. Misalnya tadi kan beberapa bangunan harus disiapkan, tidak harus membangun baru. Ada beberapa bekas kantor yang di-merger, itu bisa dimanfaatkan dengan cepat,” tegasnya.
Pemerintah juga akan melibatkan berbagai unsur dalam penyusunan konten dan bentuk museum. Mulai dari akademisi, seniman, budayawan, hingga komunitas lokal akan dilibatkan agar museum benar-benar merepresentasikan identitas budaya daerah secara otentik. Keterlibatan ini disesuaikan dengan tema museum yang akan dikembangkan.
“Pertama itu Dewan Kebudayaan Daerah, terus perguruan tinggi, seniman, budayawan, semua dilibatkan sesuai tema. Misal kalau kita mau mendirikan museum gunung api, ya tentunya dengan orang-orang geologi,” jelas Chairul.
Dalam waktu dekat, pemerintah menargetkan sedikitnya dua hingga tiga museum tematik sudah dapat direalisasikan. Beberapa tema awal yang sedang digodok antara lain museum lontar, manuskrip kuno, dan tenun khas NTB. Tema-tema tersebut dipilih karena memiliki akar kuat di tengah masyarakat dan merepresentasikan sejarah serta kekayaan budaya lokal.
“Kita berharap paling tidak dua sampai tiga museum bisa mulai dalam tahun ini. Misalnya museum lontar, manuskrip kuno, kemudian tenun. Yang penting, tema-tema ini punya akar budaya yang kuat,” tambahnya.
Adapun tanggung jawab pembangunan dan pengelolaan museum berada di bawah Dinas Kebudayaan NTB, OPD baru yang mulai aktif tahun ini. Dinas ini telah masuk dalam struktur APBD dan menjadi ujung tombak dalam pengembangan kebudayaan daerah secara lebih sistematis.
“Dinas Kebudayaan yang punya tanggung jawab. Dinas Kebudayaan sudah lahir kan, dalam APBD sudah keluar menjadi dinas baru,” pungkasnya. (*)
