Pemprov NTB Melalui DP3AP2KB Sinergikan Penanganan Kekerasan Seksual dan Pencegahan Perkawinan Anak - Koran Mandalika

Pemprov NTB Melalui DP3AP2KB Sinergikan Penanganan Kekerasan Seksual dan Pencegahan Perkawinan Anak

Kamis, 24 April 2025 - 20:33

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemprov NTB Melalui DP3AP2KB Sinergikan Penanganan Kekerasan Seksual dan Pencegahan Perkawinan Anak

Kepala DP3AP2KB Dra. Nunung Triningsih (Ahmad Chumaidi/Koran Mandalika)

Koran Mandalika, Mataram – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB mengadakan rapat koordinasi dan kerja sama lintas sektor penanganan kekerasan seksual dan pencegahan perkawinan anak.

Kepala DP3AP2KB Dra. Nunung Triningsih mengaku berbagai upaya dilakukan pihaknya dalam menangani permasalahan kekerasan seksual dan pencegahan perkawinan anak. Salah satunya, pelaksanaan rapat koordinasi yang baru berlangsung.

Berbagai instansi terkait tidak luput dalam berperan mencegah dan menangani persoalan kekerasan seksual dan perkawinan anak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di satuan pendidikan, kata Nunung, perlu diimplementasikan aturan-aturan yang sudah dikeluarkan dari menteri.

“Misalnya, pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) telah diatur dg Permendikbud Ristekdikti nomor 46 tahun 2023. Di situ dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan harus ada tim pencegahan dan penanganan kekerasan,” kata Nunung, Kamis (24/4).

Baca Juga :  Kemiskinan Loteng Turun Signifikan, Pemkab Bidik 10,30 Persen pada 2026

Dia mengaku Dikbud NTB sendiri sudah memiliki tim pencegahan dan penanganan kekerasan.

“Meski begitu, tentu kami tetap terlibat sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023. Salah satu kabid kami sudah masuk dalam satgas,” ungkap Nunung.

Dalam rapat tersebut, ujar Nunung, disimpulkan perlunya penguatan terkait pengetahuan ttg hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) anak.

“Kesimpulan ini akan menjadi bahan bagi dikbud dan kami. Apakah nantinya akan dimasukkan di dalam kurikulum sekolah, muatan lokal atau ekstra kurikuler. Intinya, anak-anak diberikan pemahaman terkait kesehatan reproduksi,” beber Nunung.

“Anak-anak juga belum paham terkait kesehatan reproduksi. Makanya perlu penguatan,” kata Nunung menambahkan.

Pihaknya memastikan segala bentuk upaya pencegahan harus tetap dilakukan.

“Jadi, lebih baik kita melakukan upaya preventif. Bukan sudah terjadi, baru kita tangani,” ucap Nunung.

Tidak hanya di lingkup sekolah, diluar sekolah spt di desa sbg ujung tombak pemerintahan, juga sudah dibentuk lembaga yang bertujuan untuk melakukan pencegahan serta penanganan terhadap kekerasan.

Baca Juga :  NTB Petakan Destinasi Wisata Terbaik

“Di luar lingkup sekolah, kami punya yang namanya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Itu sudah ada di desa. Kemudian, ada juga yang namanya Komisi Perlindungan Anak Desa (KPAD), fungsinya hampir sama dg PATBM,” tutur Nunung.

Namun, lembaga tersebut belum terbentuk di semua desa.

“Kami juga punya yang namanya kader Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA). Nanti bisa lapor ke sana. Nanti, di situlah mereka berkoordinasi dengan DP3AP2KB dan UPTD PPA kabupaten kota. Jika di kabupaten kota memiliki keterbatasan sumber daya atau sarana prasarana, maka bisa merujuk ke kami,” papar Nunung.

Sebagai informasi, DP3AP2KB memberikan kontak yang bisa dihubungi jika sewaktu-waktu ada masyarakat yang ingin melapor di nomor telepon : 129 dan WhatsApp : 08111129129. (dik)

Berita Terkait

FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya
NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian
Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas
Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu
Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT
Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif
Alarm Merah dari FITRA NTB: Anggaran Desa Berdaya Rp214 Miliar Rawan Masalah Tanpa Transparansi
PON 2028 Tak Mau Jor-joran, NTB Pilih Sulap Venue Lama

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 23:02

Microsoft Luncurkan AI Hemat Biaya di Ignite 2026, Perkuat Copilot dan Infrastruktur Azure

Rabu, 18 November 2026 - 20:02

Cara Hemat Biaya Transfer antarbank dengan Manfaatkan Kuota Gratis Transfer di neobank

Rabu, 18 November 2026 - 19:02

Tebar Kepedulian dan Kebahagiaan, BRI Berbagi Bersama Anak Yatim di Yogyakarta

Rabu, 18 November 2026 - 18:02

Dekatkan Layanan kepada Masyarakat, BRI BO Wonosari Jalin Sinergi dengan RSUD Wonosari

Rabu, 18 November 2026 - 17:02

Perkuat Sinergi dengan Indogrosir, BRI BO Artha Gading Hadir Meriahkan Gathering HUT ke-33 Indogrosir di NICE PIK

Rabu, 18 November 2026 - 16:02

Perkuat Literasi Keamanan, Tokocrypto Ajak Konsumen Kenali 5 Modus dan Tanda Penipuan Digital

Rabu, 18 November 2026 - 16:02

Sambut Libur Akhir Tahun, BRI Finance Ajak Pengendara Motor Utamakan Keselamatan Perjalanan

Rabu, 18 November 2026 - 16:02

BRI Finance Perkuat Strategi Penetrasi di Pasar Pembiayaan Mobil Bekas

Berita Terbaru