Koran Mandalika, Lombok Tengah – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Lalu Muhammad Akhyar, menyoroti kondisi tenaga kesehatan (nakes) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu yang dinilai belum mendapatkan kesejahteraan layak.
Akhyar menegaskan, DPRD bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Loteng akan segera mencari solusi konkret atas persoalan tersebut, mengingat banyak nakes P3K paruh waktu telah lama mengabdi tanpa jaminan yang memadai.
“Kondisi P3K paruh waktu, khususnya nakes, menjadi kewajiban kami di DPRD untuk bersama Pemda mencari solusi yang tepat dan cepat,” ujarnya, Kamis (23/04/2026).
Wakil Ketua DPD II Golkar Lombok Tengah itu menjelaskan, tidak sedikit tenaga kesehatan yang telah mengabdi selama 10 hingga 20 tahun. Menurutnya, dedikasi tersebut sudah seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Karena itu, dia menekankan pentingnya langkah strategis melalui kolaborasi antara legislatif dan eksekutif agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut.
“Kita harus duduk bersama untuk mencari langkah yang tepat dan strategis. Jangan sampai persoalan ini terus diabaikan,” tegasnya.
Dalam upaya penyelesaian, DPRD mendorong Pemda untuk memperkuat sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meninjau ulang program dan kegiatan yang dinilai belum menjadi prioritas.
Selain itu, dia juga menilai perlunya regulasi yang menetapkan standar minimal kesejahteraan bagi nakes P3K paruh waktu, agar ke depan ada kepastian dan tidak terjadi kesenjangan antar daerah.
“Ketiadaan regulasi selama ini menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah pegawai yang direkrut dengan kemampuan fiskal daerah,” jelasnya.
Untuk itu, ke depan pihaknya mendorong perencanaan yang lebih matang dalam pengadaan pegawai, termasuk penyesuaian dengan kapasitas anggaran daerah.
Dengan langkah tersebut, diharapkan kesejahteraan nakes P3K paruh waktu dapat lebih terjamin dan berkeadilan.
(wan)
