Koran Mandalika, Mataram – Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2029 diprediksi menjadi momentum krusial bagi arah demokrasi di tingkat lokal. Keberanian mendorong kader muda untuk maju sebagai kandidat kepala daerah bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlanjutan demokrasi yang sehat dan adaptif.
”Membuka ruang yang lebih luas bagi kader muda untuk tampil sebagai kandidat kepala daerah, adalah prasyarat utama bagi lahirnya demokrasi yang hidup, adaptif, dan berkelanjutan,” kata Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto di Mataram, Sabtu (11/4/2026).
Analis politik kawakan NTB yang karib disapa Didu ini menegaskan, tanpa keberanian memberi panggung kepada generasi baru, NTB hanya akan mengulang pola lama yang stagnan, di mana kekuasaan berputar pada figur yang sama, sementara tantangan zaman terus berubah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Regenerasi itu nggak cuma pergantian usia. Tetapi pembaruan cara pandang, energi, dan keberanian untuk menghadirkan solusi yang lebih relevan bagi masa depan daerah,” tandas Didu.
Mantan Eksekutif Daerah WALHI NTB dua periode ini mengungkapkan, tantangan pembangunan daerah saat ini semakin kompleks. Di sisi lain, tuntutan masyarakat juga kian. Itu sebabnya, kebutuhan akan kepemimpinan daerah yang adaptif, inovatif, dan berintegritas, menjadi semakin mendesak.
Didu melihat adanya kecenderungan stagnasi dalam kontestasi politik lokal. Hal ini ditunjukkan dengan figur-figur yang sama terus mendominasi panggung Pilkada dari periode ke periode. Kondisi ini, menurutnya, tidak hanya menghambat lahirnya gagasan baru, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas kompetisi politik itu sendiri.
“Jika ruang kontestasi hanya diisi oleh aktor yang sama, maka yang terjadi bukan kompetisi gagasan, melainkan sekadar pengulangan pola. Demokrasi menjadi kehilangan daya dorongnya sebagai mekanisme perubahan,” tandas Didu.
Ia menjelaskan bahwa kader muda memiliki sejumlah keunggulan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi, generasi muda juga cenderung memiliki perspektif yang lebih terbuka terhadap inovasi kebijakan publik. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, hal ini menjadi penting mengingat banyaknya persoalan baru yang membutuhkan pendekatan lintas sektor dan berbasis data.
Menurut Didu, generasi muda juga memiliki kedekatan yang lebih kuat dengan kelompok demografis produktif yang saat ini mendominasi struktur penduduk NTB. Hal ini memungkinkan terjadinya komunikasi politik yang lebih efektif, sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pembangunan daerah.
Namun demikian, Didu tak menampik, bahwa jalan bagi kader muda untuk masuk dalam kontestasi Pilkada tidaklah mudah. Salah satu hambatan utama terletak pada mekanisme rekrutmen politik di internal partai yang masih cenderung pragmatis. Partai politik, dalam banyak kasus, lebih memilih mengusung kandidat dengan tingkat popularitas dan elektabilitas yang sudah mapan, ketimbang memberi kesempatan kepada kader muda yang masih dalam tahap membangun basis dukungan.
“Di sinilah letak persoalannya. Partai politik sering kali terjebak dalam logika jangka pendek. Padahal, jika ingin menjaga keberlanjutan organisasi dan demokrasi, mereka harus berani berinvestasi pada kaderisasi,” tegasnya.
Didu menilai bahwa pimpinan partai politik memiliki peran kunci dalam mendorong perubahan ini. Keberanian untuk memberi ruang bagi kader muda harus dibarengi dengan sistem pembinaan yang terstruktur, mulai dari pendidikan politik, penguatan kapasitas kepemimpinan, hingga pemberian panggung dalam berbagai level kontestasi. Tanpa itu, kader muda akan sulit bersaing secara setara dengan kandidat yang telah memiliki modal sosial dan politik yang kuat.
Selain peran partai, Didu juga menyoroti pentingnya sikap legowo dari para tokoh senior. Ia menekankan bahwa dalam tradisi demokrasi yang sehat, regenerasi kepemimpinan harus dipandang sebagai proses alami yang perlu didukung, bukan dihambat. Tokoh senior, menurutnya, memiliki posisi strategis sebagai penjaga nilai sekaligus mentor bagi generasi berikutnya.
“Sudah saatnya para senior mengambil peran sebagai pembimbing. Memberikan ruang, membuka akses jaringan, serta mentransfer pengalaman. Ini bukan soal kehilangan panggung ya…. Ini tentang memastikan kesinambungan kepemimpinan,” katanya.
Dinasti Politik Jadi Tantangan
Dalam analisis yang lebih tajam, Didu juga mengkritisi masih kuatnya praktik dinasti politik di sejumlah daerah. Ia menilai bahwa fenomena tersebut menjadi salah satu faktor yang mempersempit ruang kompetisi bagi kader muda. Ketika akses terhadap kekuasaan hanya berputar di lingkar keluarga tertentu, maka prinsip meritokrasi menjadi sulit mewujud.
“Dinasti politik harusnya tentang bagaimana peluang itu didistribusikan. Jika sejak awal sudah tidak setara, maka hasil akhirnya pun sulit mencerminkan kualitas terbaik,” ujarnya.
Menurut Didu, praktik dinasti politik juga berpotensi melemahkan akuntabilitas publik. Kedekatan personal dalam lingkar kekuasaan dapat mengaburkan mekanisme kontrol, sehingga membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi.
Ia menegaskan bahwa Pilkada 2029 harus menjadi titik balik untuk mengurangi dominasi dinasti politik. Hal ini, menurutnya, dapat dilakukan melalui kombinasi antara reformasi internal partai, peningkatan literasi politik masyarakat, serta penguatan regulasi yang mendorong kompetisi yang lebih adil.
Selain isu regenerasi dan dinasti politik, Didu juga menyoroti pentingnya pendekatan representasi dalam menentukan pasangan calon kepala daerah. Dalam konteks NTB yang sangat majemuk, ia menilai bahwa komposisi pasangan calon yang mencerminkan keberagaman sosial, termasuk suku dan kelompok masyarakat, menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi politik.
“Perpaduan latar belakang dalam pasangan kepala daerah harus kita akui menjadi simbol komitmen terhadap inklusivitas. Ini penting untuk menjaga kohesi sosial di tengah keberagaman,” jelasnya.
Namun demikian, Didu mengingatkan bahwa pendekatan ini tidak boleh berhenti pada aspek simbolik semata. Representasi yang dibangun harus memiliki basis substantif, di mana masing-masing kandidat benar-benar memahami dan mampu memperjuangkan kepentingan kelompok yang diwakilinya. Tanpa itu, representasi hanya akan menjadi alat politik yang dangkal dan tidak berdampak pada kualitas kebijakan.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa perpaduan latar belakang dalam pasangan kepala daerah juga dapat memperkaya perspektif dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya keberagaman pengalaman dan sudut pandang, kebijakan yang dihasilkan diharapkan menjadi lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam.
Dalam konteks yang lebih luas, Didu melihat bahwa keberhasilan mendorong kader muda dalam Pilkada 2029 akan sangat ditentukan oleh sinergi antara berbagai aktor, mulai dari partai politik, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, hingga media. Ia menekankan pentingnya menciptakan ekosistem politik yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan muda yang berkualitas.
“Ini bukan hanya tugas satu pihak. Semua elemen harus bergerak bersama. Kita perlu menciptakan ruang yang memungkinkan kader muda tumbuh, belajar, dan berkompetisi secara sehat. Dan kabar gembiranya, kita masih punya waktu untuk mewujudkan ini hingga 2029 mendatang,” ujarnya.
Karena itu, Didu mendorong agar masyarakat, khususnya pemilih muda, lebih aktif dalam mengawal proses demokrasi. Partisipasi yang kritis dan rasional dinilai menjadi kunci untuk memastikan bahwa kandidat yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas dan integritas yang dibutuhkan.
”Jika kita ingin demokrasi daerah kita lebih berkualitas, maka kita harus berani berubah. Memberi ruang bagi kader muda sebuah keharusan. Tanpa itu, kita hanya akan terjebak dalam siklus lama yang tidak membawa kemajuan berarti,” pungkasnya. (*)
