Koran Mandalika, Mataram – Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas dan masyarakat adat menggelar aksi di Kantor DPRD NTB, menyuarakan berbagai tuntutan diantaranya ialah menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPR.
Pantauan Koranmandalika.com, massa aksi berhasil memasuki halaman kantor DPRD NTB, melalui gerbang selatan.
Koordinator aksi yakni Lalu Nazir Huda mengatakan masih belum mengetahui kejelasan kenaikan gaji tersebut hanya berlaku di pusat atau berlaku juga di daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sampai hari ini kita belum mengetahui kejelasannya apakah kenaikan gaji itu dari RI apakah sampai daerah atau bagaimana,” kata Nazir, Rabu (27/8).
Selain itu, ada beberapa situasi di NTB yang melandasi aksi ini, seperti eksploitasi Gunung Rinjani hingga kenaikan PBB.
“Itu kenaikannya itu (PBB) seribu persen ya yang di Lotim (Lombok Timur), karena kemarin juga kawan-kawan dari Lotim itu juga hadir dalam konsolidasi kita dan memberikan beberapa pengalaman situasi disana bahwa mereka sudah melakukan aksi, cuma ditanggapi oleh bupati dan belum ada tindak lanjut begitu, jelas Nazir.
Tak sampai di situ, massa aksi juga menyoroti Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Menurut Nazir, rancangan undang-undang itu harus dilakukan secara transparan dan perlu pengawalan dari masyarakat.
“Rancangan KUHAP itu sendiri, ya walaupun sampai saat ini belum kita mendapatkan file aslinya, ketakutan kita di beberapa momentum seperti RUU TNI kita selalu kecolongan. Jadi akan sedikit mempersempit ruang demokrasi ataupun ruang publik yang itu sekiranya harus dilaksanakan atau pun itu sekiranya menjadi hak kita sebagai warga dan juga masyarakat Indonesia begitu,” tuturnya.
Dia mengungkapkan aksi akan terus berlanjut sampai malam hari apabila pihak DPRD tidak mau menemui massa aksi.
“Kita sepakat bahwa kita akan tetap berada di sini ketika tidak ada respons atau kita tidak mau diterima di dalam. Ini kita aka sampai malam,” tuturnya.
Dia menegaskan aksi ini tidak berakhir di kantor DPRD saja, melainkan akan bergeser ke kantor Gubernur NTB.
“Kita akan tetap lanjut dan berjilid-jilid, tidak hanya di sini saja tetapi juga akan hadir di gubernur juga dengan membawa beberapa tuntutan. Karena di sini kurang lebih itu sekitar ada belasan tuntutan yang kita bawa hari ini, dan juga ada beberapa yang ingin kita pertanyakan atau pertegas kepada gubernur begitu,” tegasnya.
Samapi berita ini terbit, belum ada konfirmasi dari pihak DPRD Nusa Tenggara Barat. (dik)
