222 Kepsek Hasil Mutasi Diduga Cairkan Dana BOS Bermasalah, FP4 NTB Siapkan Laporan Tipikor - Koran Mandalika

222 Kepsek Hasil Mutasi Diduga Cairkan Dana BOS Bermasalah, FP4 NTB Siapkan Laporan Tipikor

Senin, 22 Juni 2026 - 20:40

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

222 Kepsek Hasil Mutasi Diduga Cairkan Dana BOS Bermasalah, FP4 NTB Siapkan Laporan Tipikor

Koran Mandalika, Lombok Tengah – Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik Nusa Tenggara Barat (FP4 NTB) menyoroti polemik mutasi massal kepala sekolah tingkat TK, SD, dan SMP di Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan dilantik pada 30 Januari 2026.

FP4 NTB mengklaim menemukan adanya kepala sekolah hasil mutasi yang berstatus “ditolak” atau berindikator merah pada sistem pusat SIM KSPSTK/Dapodik, namun tetap melakukan pencairan dan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Berdasarkan hasil investigasi tim hukum FP4 NTB, kepala sekolah yang belum memperoleh validasi dalam sistem nasional dinilai tidak memiliki dasar administratif yang sah untuk bertindak sebagai penanggung jawab pengelolaan Dana BOS.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

FP4 NTB merujuk pada Petunjuk Teknis BOSP sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 yang mensyaratkan kepala sekolah terdata dan tervalidasi dalam Dapodik.

Baca Juga :  Merasa Dirugikan, Puluhan Driver Online Geruduk Kantor Grab Mataram

Direktur FP4 NTB, Lalu Habiburrahman, menegaskan bahwa penggunaan Dana BOS oleh kepala sekolah yang statusnya belum diakui dalam sistem nasional berpotensi menimbulkan persoalan hukum terhadap seluruh dokumen pertanggungjawaban keuangan sekolah.

“Bagaimana mungkin pejabat yang statusnya ditolak oleh sistem negara dan tidak memiliki legal standing di Dapodik dapat menandatangani spesimen bank serta membelanjakan anggaran negara? Ini merupakan persoalan serius dalam tata kelola keuangan pendidikan. SK Bupati tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan ketentuan administrasi nasional yang berlaku,” ujarnya baru-baru ini.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada pengelolaan Dana BOS, tetapi juga berimbas pada berbagai aspek administrasi pendidikan di Lombok Tengah. Di antaranya potensi terhambatnya pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) akibat terkuncinya data Dapodik, hingga munculnya persoalan administrasi penerbitan dan penandatanganan ijazah siswa.

Baca Juga :  ‎FP4 NTB Desak Hakim Panggil Pihak-pihak yang Disebut dalam Fakta Persidangan PPJ

FP4 NTB menyatakan akan menempuh langkah hukum apabila Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak segera menyelesaikan persoalan tersebut. Organisasi tersebut bahkan mengancam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait pengelolaan Dana BOS ke Kejaksaan Negeri Praya.

“Jika pemerintah daerah tidak segera mengambil langkah korektif terhadap 222 kepala sekolah yang dinyatakan bermasalah dalam sistem pusat, kami akan mengajukan laporan resmi ke aparat penegak hukum untuk memastikan perlindungan terhadap keuangan negara dan tata kelola pendidikan yang baik,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terkait tudingan dan rencana pelaporan yang disampaikan FP4 NTB tersebut. (*)

Berita Terkait

Resmi! UMP NTB 2027 Melonjak 9,245 Persen
Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital
FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya
NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian
Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas
Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu
Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT
Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 13:54

Bank NTB Syariah Raih Jalin CXcellence Award 2026, Apresiasi atas Komitmen Penguatan Transaksi Digital

Rabu, 18 November 2026 - 12:17

FITRA NTB Dorong DPRD Perkuat Pengawasan Anggaran dan Bantuan Modal Desa Berdaya

Rabu, 18 November 2026 - 12:14

NTB Gelontorkan Bantuan Rp500 Juta per Desa, Ribuan KK Kebagian

Selasa, 17 November 2026 - 18:05

Pemprov NTB Apresiasi Asesmen FITRA, Tegaskan Desa Berdaya Memiliki Landasan Hukum yang Jelas

Selasa, 17 November 2026 - 15:31

Alarm Bahaya di SPPG 04 Aik Darek: 17 Pelajar SMP Tumbang Usai Santap MBG, Ayam Tepung Diduga Pemicu

Senin, 16 November 2026 - 16:52

Gubernur Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di Baleg DPR, Dorong Penguatan Pengakuan dalam Revisi UU Provinsi NTB-NTT

Minggu, 15 November 2026 - 12:13

Target Graduasi Terlalu Berat, Program Desa Berdaya NTB Rawan Berakhir Jadi Bantuan Konsumtif

Sabtu, 14 November 2026 - 23:36

Alarm Merah dari FITRA NTB: Anggaran Desa Berdaya Rp214 Miliar Rawan Masalah Tanpa Transparansi

Berita Terbaru